Reshuffle: Operasi Plastik Kabinet yang Gagal

 

Hanya ilistrasi. (Gambar: AI). 

Kalau reshuffle hanya sekadar memindahkan kursi tanpa mengubah watak, ya sama aja seperti ganti sprei di kasur yang masih penuh kutu. Nyaman sebentar, gatal lagi kemudian. Reshuffle seharusnya bukan kosmetik, tapi operasi. Bukan sekadar rias wajah, tapi cuci darah. Kalau tidak, rakyat hanya diberi ilusi bahwa sesuatu berubah, padahal sebenarnya cuma ditukar nama di absen rapat.

*

Reshuffle: Operasi Plastik Kabinet yang Gagal

Oleh: Yoss Prabu

 

Ada yang bilang reshuffle itu seperti putus cinta. Awalnya manis, penuh janji, tapi lama-lama jadi hambar. Bikin sakit kepala, lalu akhirnya terpaksa bilang, “Maaf, ini bukan salahmu, ini salah kinerjamu.” Bedanya, kalau pacar bisa balas dendam dengan cara update status galau di medsos, menteri yang dicopot biasanya balas dendam dengan mendirikan partai baru.

Kenapa kabinet harus di-reshuffle? Karena banyak kursi diisi bukan oleh orang yang bisa kerja, tapi oleh orang yang bisa lobi. Bayangkan, sebuah orkestra. Sang konduktor ingin memainkan simfoni Beethoven, tapi yang pegang biola malah sibuk scrolling TikTok, yang pegang trompet ngotot main dangdut, sementara yang megang drum malah sibuk ngetik status quotes motivasi. Mau jadi musik apa negara ini?

Reshuffle adalah bentuk cinta presiden kepada rakyat. Ibarat suami yang sadar istrinya mulai capek mengurus rumah, dia harus turun tangan, mencari pembantu baru. Kalau tidak, rumah tangga bisa bubar. Rakyat itu pasangan abadi kekuasaan. Dan reshuffle itu seperti bunga mawar yang dikirim diam-diam ke meja rakyat, “Tenang, Sayang. Aku masih peduli.” Meski tentu saja, banyak rakyat yang sudah kebal dengan rayuan gombal macam ini.

Tapi jangan salah. Ada sisi melankolis di sini. Setiap kali reshuffle diumumkan, wajah-wajah tegang menteri muncul di layar kaca. Mereka senyum kecut, pura-pura bilang, “Saya siap ditempatkan di mana saja.” Padahal dalam hati berbisik getir, “Asal jangan di luar kabinet, ya Tuhan.” Di balik dasi dan jas yang licin itu, ada rasa takut kehilangan jabatan. Takut kembali jadi orang biasa, takut jadi alumni kekuasaan yang hanya dipanggil di acara reuni.

Secara filosofis, reshuffle adalah pengingat bahwa kekuasaan itu fana. Tidak ada kursi yang kekal. Bahkan kursi presiden pun punya tanggal kadaluarsa, apalagi kursi menteri. Hidup adalah panggung sementara, jabatan hanyalah properti pentas. Hari ini kau duduk gagah di meja rapat, besok bisa jadi hanya penonton yang nyinyir. Dan bukankah itu keadilan semesta? Semua orang pada akhirnya di-reshuffle oleh waktu.

Namun mari kita jujur, reshuffle juga penuh drama. Media sibuk menerka siapa yang bakal tergeser, siapa yang naik. Seperti sinetron, “Akankah si Menteri X bertahan, ataukah digantikan oleh tokoh misterius yang tiba-tiba muncul dari balik tirai partai?” Rakyat pun jadi penonton setia, menunggu ending dengan popcorn politik. Bedanya, dalam sinetron biasanya ada pahlawan yang menolong. Di politik, kadang yang muncul justru villain baru dengan senyum manis.

Kalau reshuffle hanya sekadar memindahkan kursi tanpa mengubah watak, ya sama aja seperti ganti sprei di kasur yang masih penuh kutu. Nyaman sebentar, gatal lagi kemudian. Reshuffle seharusnya bukan kosmetik, tapi operasi. Bukan sekadar rias wajah, tapi cuci darah. Kalau tidak, rakyat hanya diberi ilusi bahwa sesuatu berubah, padahal sebenarnya cuma ditukar nama di absen rapat.

Dan humor terbaik selalu lahir dari ironi. Rakyat yang tiap hari susah bayar beras justru jadi penonton setia drama reshuffle, padahal dampaknya entah kapan terasa di dapur mereka. Mereka menonton dengan komentar khas warung kopi. “Yang penting jangan copot menteri favorit gue, soalnya kalau ngomong selalu lucu.”

Maka, kenapa kabinet harus di-reshuffle? Karena negara ini butuh lebih dari sekadar aktor yang jago berpose di depan kamera. Butuh pekerja, bukan sekadar penghibur. Butuh pemimpin kecil yang bisa kerja di level kementerian, bukan sekadar penyalur ambisi partai.

Pada akhirnya, reshuffle adalah bentuk cinta yang keras kepala. Seperti pasangan yang meski berkali-kali disakiti, tetap berharap, “Mungkin kalau ganti gaya rambut, dia akan lebih baik.” Rakyat pun masih percaya – atau pura-pura percaya – bahwa tiap reshuffle adalah kesempatan baru.

Apakah benar akan ada perubahan? Itu urusan lain. Tapi kalau tidak dicoba, negara ini bisa jadi rumah tangga yang berantakan: suami sibuk kampanye, istri sibuk berutang, anak-anak bingung mau makan apa. Dan kita, rakyat, hanya bisa berdoa, semoga reshuffle kali ini bukan sekadar drama, tapi benar-benar babak baru. Lalu kenapa kabinet harus di-reshuffle? Karena terlalu banyak menteri yang lebih sibuk jadi seleb medsos daripada bekerja. Ada yang hobinya bikin konten video ketawa-ketiwi, padahal rakyatnya nangis di dapur karena harga beras loncat lebih tinggi dari harga tiket Coldplay. Ada pula yang sok jadi influencer ekonomi. Tiap kali bicara, grafik di layar indah, tapi di dompet rakyat angkanya minus.

Reshuffle itu sebetulnya bukan sekadar kebutuhan, tapi darurat. Negara ini sudah seperti rumah bocor yang ditambal dengan kalender bekas. Menteri-menteri tertentu kerja seperti tukang cat. Poles permukaan biar kinclong, padahal tembok di dalamnya rapuh, siap rubuh. Dan yang lebih parah, ada yang bahkan “tidak mengerti pekerjaannya sendiri”. Menteri pertanian bingung soal pupuk, menteri pendidikan sibuk jualan jargon, menteri kesehatan sibuk bikin statement yang lebih memusingkan daripada penyakitnya.

Ada pula sisi mesranya, sih. Begini. Bakyat itu ibarat pasangan setia yang menunggu janji manis ditepati. Tapi apa yang terjadi? Presiden malah memperlakukan rakyat seperti selingkuhan murahan, dikasih janji manis tiap kali mau reshuffle, tapi setelah itu tetap balik ke pelukan partai politik. Katanya, “Demi kamu, aku akan pilih yang terbaik.” Eh, begitu diumumkan, yang masuk justru titipan sana-sini.

Jelas terasa, setiap kali wajah-wajah menteri nongol di berita menjelang reshuffle. Mereka pura-pura tegar, bilang siap diganti, padahal dalam hati ketakutan seperti anak magang yang baru sadar dia tidak bisa kerja tapi sudah terlanjur dipajang di depan bos. Ada yang sampai main lobi, ada yang sowan ke istana, ada pula yang mendadak rajin tampil di televisi, berharap rakyat ikut kampanye. “Jangan copot dia, kasihan, dia kan lucu dan imut banget.”

Tapi mari kita jujur, reshuffle seringkali cuma drama murahan. Bedanya dengan sinetron, di sini aktornya lebih mahal jasnya, lebih mewah jam tangannya, tapi lebih buruk aktingnya. Rakyat menonton, berharap ada perubahan. Tapi yang terjadi? Pindah kursi, ganti nama, tapi penyakit tetap sama, “korup, malas, dan sibuk pencitraan.”

Reshuffle itu mengingatkan kita bahwa jabatan hanyalah titipan. Tapi sayangnya, banyak pejabat yang memperlakukannya seperti harta pusaka. Mereka rela menggadaikan harga diri, akal sehat, bahkan negara, demi bertahan di kursi empuk itu. Mereka lupa, kursi menteri bukan warisan kakek mereka, melainkan amanah dari rakyat. Dan amanah, kalau dipelihara dengan kebohongan, akhirnya berubah jadi kutukan.

Rakyat sudah apatis. Mereka bilang, “Mau reshuffle atau tidak, hidup kami tetap susah.” Sama seperti pasangan yang sudah sering dibohongi, lama-lama jadi ketawa sendiri tiap kali dengar janji baru. “Katanya mau turunkan harga, katanya mau bereskan impor, katanya mau revolusi mental.” Semua tinggal katanya.

Maka, kenapa kabinet harus di-reshuffle? Karena banyak menteri yang lebih layak duduk di “kursi cadangan” ketimbang kursi kabinet. Karena kita butuh pejabat yang bisa kerja, bukan pejabat yang hanya bisa tanda tangan kontrak dengan donor politik. Karena negara ini terlalu besar untuk dijadikan ajang internship politik buat anak-anak manja partai.

Dan yang paling penting. Reshuffle adalah cermin, apakah presiden benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya berpihak pada partai dan oligarki. Kalau reshuffle cuma jadi operasi plastik kosmetik. Hasilnya tetap sama. Wajah kabinet mulus, tapi penyakit dalamnya tetap membusuk.

Kalau reshuffle gagal lagi, jangan kaget kalau rakyat suatu hari nanti bilang. “Sudahlah, gantian saja, bukan cuma menterinya yang direshuffle, tapi presidennya sekalian.” Karena cinta rakyat juga ada batasnya. Dan kalau rakyat sudah putus cinta, siap-siap saja. Cerai politik itu lebih pahit daripada cerai rumah tangga.

*

Jakarta, 11 September 2025.

Sepuluh Nama, Seribu Luka. Ketika Negara Berdiri di Atas Kuburan Rakyatnya

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Mereka yang meninggal hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa, dipukul, ditendang, dicaci. Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi simbol betapa murah nyawa di negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak, pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek online, semua lapisan rakyat ada di daftar korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan negara tak pandang bulu, karena bagi kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa wajah.

*

Sepuluh Nama, Seribu Luka.

Ketika Negara Berdiri di Atas Kuburan Rakyatnya

Oleh: Yoss Prabu

 

Pada akhir Agustus 2025, Indonesia menulis ulang bab paling kelam dalam buku panjang kekerasan negara. Sepuluh nyawa melayang, ratusan patah tulang, ribuan luka, dan lebih banyak lagi air mata yang tidak pernah masuk hitungan resmi. Negara sibuk menghitung kerugian gedung yang terbakar, tapi tidak pernah mampu menghitung berapa banyak hati yang hancur.

Andika, 16 tahun, masih berseragam SMK ketika hidupnya diremukkan benda tumpul. Affan, pengemudi ojek online, dilindas kendaraan rantis seolah nyawanya seharga ban cadangan. Di Yogyakarta, Rheza, mahasiswa penuh mimpi, pulang dalam kondisi tubuh biru lebam, wajahnya ditandai jejak sepatu aparat. Di Makassar, Rusdam alias Dandi, tulang punggung keluarga, dipukuli sampai mati hanya karena dituduh intel. Dan daftar itu terus berlanjut. Sepuluh nama, sepuluh cerita, sepuluh tragedi, yang semuanya berakhir di liang kubur.

Negara menyebut mereka “anarkis”, “makar”, bahkan “teroris”. Betapa murah label itu ditempelkan pada tubuh yang sudah kaku. Betapa mahal harga sebuah pertanyaan sederhana, kenapa rakyat yang bersuara selalu dibungkam dengan peluru, gas air mata, dan pentungan? Presiden bahkan sempat berpidato dengan gagah: aparat harus “tegas.” Tegas rupanya berarti menginjak kepala remaja, menembakkan gas air mata ke dada, atau melindas dengan kendaraan taktis. Tegas rupanya sinonim dari bengis.

Mari kita berhitung. Sepuluh korban jiwa. Tapi sesungguhnya, lebih dari sepuluh keluarga yang mati perlahan. Seorang ibu kehilangan suara karena terlalu lama menangis di Makassar. Seorang ayah masih menyimpan kunci motor anaknya yang tak akan pernah pulang di Yogyakarta. Seorang istri kehilangan suami yang melompat dari lantai empat gedung terbakar di Makassar. Anak-anak yang seharusnya masih bisa bercanda dengan bapaknya kini hanya bisa berbicara pada batu nisan. Tragedi ini bukan sekadar angka. Ia adalah potongan daging yang dicabik dari tubuh bangsa sendiri.

Ironinya? Uang triliunan rupiah justru digelontorkan untuk membeli peluru karet, gas air mata, dan drone pelontar, bukan untuk pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan. Seolah rakyat hanya layak diatur, dipukul, dan ditakuti. Seolah demokrasi hanyalah panggung sandiwara di mana aparat jadi pemeran utama, dan rakyat hanyalah figuran yang bisa mati kapan saja.

Komnas HAM berteriak. PBHI berteriak. Amnesty International berteriak. Tapi suara mereka tenggelam oleh sirene, ledakan gas air mata, dan perintah “tindak tegas.” Bahkan dunia internasional ikut bersuara, meminta penyelidikan independen. Namun di negeri ini, keadilan seringkali hanyalah kata yang dipajang di baliho, bukan yang hidup di pengadilan.

Mereka yang meninggal hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa, dipukul, ditendang, dicaci. Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi simbol betapa murah nyawa di negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak, pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek online, semua lapisan rakyat ada di daftar korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan negara tak pandang bulu, karena bagi kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa wajah.

Dan kita? Kita hanya bisa membaca berita, menunduk, menelan pil pahit yang sama. Kita tahu suatu hari nanti mungkin nama lain akan ditambahkan ke daftar. Sebab di negeri ini, darah rakyat hanyalah catatan kaki dalam sejarah yang ditulis dengan tinta polisi.

Sepuluh korban jiwa itu kini jadi monumen diam. Bukan di pusat kota, bukan di depan gedung DPR, tapi di hati setiap orang yang masih percaya bahwa manusia semestinya lebih berharga dari kursi empuk dewan. Mereka pergi tanpa keadilan, tapi meninggalkan luka yang seharusnya jadi cambuk. Bahwa, negara tak boleh lagi berdiri di atas kuburan rakyatnya sendiri.

Apakah mereka akan diusut tuntas? Atau akan dilupakan seperti korban-korban sebelumnya? Kita semua tahu jawabannya. Dan mungkin itulah yang paling tragis. Di negeri yang katanya demokratis, bahkan kematian rakyat pun hanya jadi angka dalam laporan resmi.

 

Diolah dari berbagai sumber:

-        https://www.kompas.tv/nasional/615662/komnas-ham-desak-usut-tuntas-10-korban-jiwa-dalam-demonstrasi-pbhi-kritik-penindakan-aparat?lgn_method=google&google_btn=onetap

 

-        https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o

 

 

Monolog Seorang Penyapu Jalanan

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Monolog Seorang Penyapu Jalanan

Oleh: Yoss Prabu

 

Aku bukan orator. Suaraku tak pernah menggema lewat pengeras suara, apalagi ditulis di spanduk. Aku cuma penyapu jalanan. Si penjual sapu tangan dari aspal kota. Tapi anehnya, setiap kali mahasiswa berdemo, panggungku lebih luas dari mereka: seluruh jalan raya.

Lihatlah ini. Kertas selebaran berserakan seperti daun kering yang berguguran, botol air mineral beterbangan seperti peluru plastik, dan batu-batu berceceran bagai kenangan masa lalu yang tak pernah dibereskan. Demo itu katanya demi rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Aku rakyat, tapi setiap kali mereka selesai berteriak, aku yang jadi korban patah pinggang karena harus menyapu jejak revolusi.

Ada yang bilang, “Bang, itu kan konsekuensi demokrasi.”

Lah, kalau demokrasi identik dengan sampah, kenapa aku tidak sekalian jadi menteri lingkungan hidup saja? Toh aku lebih paham cara mengangkat sisa-sisa amarah ketimbang mereka yang hanya jago bikin janji.

Lucunya, para mahasiswa itu romantis sekali dalam berteriak. Slogannya puitis, nadanya heroik, wajahnya penuh gairah masa muda. Tapi begitu pulang, mereka tinggalkan bekas seperti mantan yang tak tahu diri. Ingatan pahit, luka hati, dan tentu saja, botol plastik bekas air mineral yang entah kapan akan terurai.

Aku menyapu sambil mendesah panjang. Kadang sapu lidi ini terasa seperti biola tua. Setiap gesekan lidi ke aspal, bunyinya serupa musik sedih. Ah, barangkali aku terlalu melankolis. Tapi bukankah setiap pekerjaan kuli selalu punya puisi terselip? Mereka menulis sajak di laptop, aku menuliskannya dengan garis-garis sapu di jalanan. Bedanya, puisiku hilang begitu kendaraan pertama lewat.

Tapi jangan kira aku cuma mengeluh. Ada juga lucunya. Pernah sekali, usai demo, aku menemukan sepatu kiri tanpa pasangannya. Sepatu kiri, sendirian di tengah aspal. Aku bayangkan si pemilik pulang dengan kaki kanan bersepatu gagah, kaki kiri nyeker malu-malu. Mungkin itulah ironi revolusi. Mereka bicara soal keadilan sosial, tapi bahkan sepatunya pun tidak adil. Satunya hilang, satunya bertahan.

Ada pula spanduk berisi kata-kata lantang, “Hapus Outsourcing! Hancurkan Penindasan!” Aku angkat spanduk itu, lalu aku pakai untuk melap keringat. Rasanya pas sekali. Penindasan mungkin jauh di istana, tapi keringatku nyata menetes di ubun-ubun.

Meski begitu, jangan salah sangka. Di balik keluhanku, aku diam-diam jatuh cinta pada kota yang berantakan ini. Jalanan penuh sampah sekalipun, tetaplah rumahku. Aspal hitam ini seperti kekasih tua yang keras, kaku, retak-retak, tapi selalu setia menunggu langkahku tiap pagi. Kadang aku berpikir, barangkali cinta sejati memang begitu. Tak pernah indah di mata orang lain, tapi aku rela setia melakukannya setiap hari. Dan bukankah hidup ini pada dasarnya kerja menyapu yang tak pernah selesai? Kita bersihkan hari ini, besok kotor lagi. Kita perbaiki hati, besok patah lagi. Kita jatuh cinta, lalu kecewa, lalu jatuh cinta lagi. Seolah-olah hidup hanyalah putaran tak berujung. Membersihkan, kotor, membersihkan lagi. Mungkin Tuhan memang sedang bercanda dengan cara itu.

Sarkastisnya, mereka yang berteriak di jalan dengan gagah seringkali kelak duduk di kursi empuk, melupakan idealisme. Sedang aku, penyapu jalan, tetap di sini. Setia bersama sampah yang jujur apa adanya. Sampah tidak pernah munafik. Ia busuk ya busuk, bau ya bau. Tidak seperti politisi yang baunya disamarkan parfum mahal.

Kadang aku iri pada mahasiswa yang bisa jatuh cinta sambil berteriak revolusi. Aku? Paling banter jatuh cinta pada pagi yang dingin, ketika sinar matahari pelan-pelan menghangatkan tubuhku. Atau pada bayangan samar seorang perempuan yang dulu lewat sambil tersenyum, entah siapa namanya, entah di mana sekarang. Ia mungkin sudah lupa padaku, tapi aku masih ingat caranya menoleh. Kenangan itu seperti plastik kresek hitam-ringan, remeh, tapi selalu menyangkut di ranting pikiranku.

Jadi kalau kau tanya aku, apa arti demo? Demo itu seperti pesta cinta yang ditinggalkan tamu dalam keadaan berantakan. Mereka pergi dengan dada membara, aku tinggal dengan sapu dan dengkul pegal. Tapi tak apa. Karena di balik keluhanku, aku belajar satu hal, revolusi sejati bukan soal teriak di jalan, melainkan berani menyapu sisa-sisa keributan dengan sabar.

Dan aku, penyapu jalanan, mungkin satu-satunya revolusioner sejati yang masih setia setiap pagi.

*

Jakarta, 05 September 2025.

 

17 + 8 Romansa Reformasi yang Tertunda

 

17 + 8

Romansa Reformasi yang Tertunda

 

Oleh: Yoss Prabu

 

Di negeri +62 yang terkenal dengan keajaiban nasi padang bisa utang dulu bayar belakangan. Kini rakyat punya menu baru, 17+8 Tuntutan Rakyat. Viral di medsos, diangkat dari status influencer, diangkat lagi di jalanan, lalu dilempar tepat ke pintu gerbang DPR. Singkatnya, rakyat sudah muak dijadikan penonton sinetron politik yang episodenya panjang tapi ceritanya tetap. “Uangmu untuk gaji kami, sabarmu untuk salah kami.”

Apa isinya? Bayangkan sebuah daftar belanja emak-emak, tapi isinya bukan cabai rawit atau minyak goreng, melainkan keadilan, transparansi, dan harapan. Ada 17 tuntutan jangka pendek (harus kelar dalam seminggu) dan 8 tuntutan jangka panjang (harus beres setahun). Kalau DPR dan pemerintah gagal, rakyat siap bilang. Check out gagal, bubarkan keranjang belanja DPR.

Tuntutan 17 poin, lebih mirip emergency call. Dari tarik TNI kembali ke barak, hentikan kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi kasus Affan Kurniawan & Umar Amarudin, hingga pembekuan kenaikan gaji DPR yang konon hobinya menambah fasilitas tapi lupa kerja. Bahkan ada permintaan manis. Partai politik harus “umumkan komitmen berpihak pada rakyat". Lucu, ya. Sama seperti minta mantan untuk setia, bisa saja. Tapi rasanya mustahil.

Polisi juga kena semprot. “Hentikan kekerasan, taati SOP!” kata rakyat. Ironis, SOP itu ada, tapi sering lebih rapi di laci ketimbang di lapangan. Sementara untuk sektor ekonomi, rakyat menagih upah layak, perlindungan dari PHK massal, dan dialog buruh yang bukan sekadar seremonial kopi darat. Intinya, 17 poin ini seperti deadline skripsi. Harus selesai dalam seminggu, kalau tidak, siap-siap kena demo babak 2.

“Tuntutan 8 poin jangka panjang, lebih filosofis. Bersihkan DPR, reformasi partai politik, revisi sistem perpajakan biar adil, sahkan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian. Dan lagi-lagi, TNI balik barak tanpa alasan bercocok tanam di proyek “food estate”. Ditambah penguatan Komnas HAM serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi yang bikin rakyat ngos-ngosan. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi mimpi romantis rakyat. Sebuah negara yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan pada elite yang sibuk selfie di parlemen.

Di balik semua ini, ada aroma melankolis. Nama-nama korban yang disebut – Affan, Umar, dan lain – adalah wajah nyata dari harga demokrasi. Mereka bukan sekadar headline berita, tapi luka yang masih basah. Rakyat menuntut investigasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menegakkan janji paling sederhana. “Negara melindungi segenap bangsa.”

Ah, betapa indah kalimat itu di buku teks PKN, betapa getir rasanya di jalanan penuh gas air mata.

Drama pun pecah di depan gedung DPR. Massa mahasiswa, influencer, BEM, semua berbaur dalam satu orkestra protes. Ada yang bawa poster, ada yang bawa tenda, seolah bilang, “Kalau DPR ogah dengar, ya kita camping di sini sekalian.” Bahkan BEM Unindra tak segan menulis resolusi paling pedas, “#BubarkanDPR”. Sederhana tapi menohok, seperti SMS putus cinta. Singkat, jelas, bikin sakit hati.

Di tengah itu, ada juga sisi humor. Andovi dan Jovi menyebut tuntutan ini gampang, “Tinggal ceklis!” Katanya, 17 poin bisa selesai kalau ada niat. Ceklis seperti belanja di e-commerce. Sayangnya di republik ini, satu ceklis bisa makan waktu satu dekade.

Namun, di balik humor dan drama, tuntutan ini punya sisi filosofis yang dalam. Rakyat sejatinya hanya ingin didengar, dilibatkan, dan diperlakukan sebagai manusia. Demokrasi bukan hanya kotak suara lima tahun sekali, tapi ruang dialog setiap hari. Romantis, kan? Ya, romantis sekali, kalau saja elite politik benar-benar bisa jatuh cinta pada rakyatnya, bukan pada rekeningnya.

Maka, “17+8 Tuntutan Rakyat”, bukan sekadar daftar. Tapi puisi panjang penuh darah, keringat, dan harapan. Ia adalah serenada rakyat untuk negaranya, kadang dinyanyikan dengan air mata, kadang dengan teriakan, kadang dengan canda sinis. Sebuah doa agar Indonesia tidak lagi jadi panggung drama penuh aktor palsu, tapi rumah yang adil dan manusiawi.

Dan bila tuntutan ini diabaikan? Ya, rakyat mungkin akan menulis lagi, kali ini bukan “17+8”, tapi cukup dua kata yang lebih singkat, lebih keras, dan lebih menakutkan.

“Revolusi Rakyat”.

 

Diolah dari:

-         <https://news.detik.com/berita/d-8093935/isi-17-8-tuntutan-rakyat-bergema-di-medsos-dan-dibawa-ke-aksi-di-dpr>

 

-         https://kumparan.com/kumparannews/isi-tuntutan-demo-25-agustus-di-dpr-hapus-tunjangan-stop-pemborosan-anggaran-25j0E3PRst6

 

*

 

Jakarta, 04 Septenber 2025.

Saling Tuding dari Sebuah Opera

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Ironis, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

 

Saling Tuding dari Sebuah Opera

Oleh: Yoss Prabu

 

Jakarta kembali bersiap. Bukan karena konser Coldplay atau resepsi artis, melainkan sebuah panggung akbar bernama “demo buruh”. Ribuan pekerja dari Bekasi, Karawang, Bogor, Depok, hingga Tangerang berencana menumpahkan suara di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden. Temanya sederhana namun klasik. “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.” Singkatnya, HOSTUM. Nama yang terdengar lebih seperti band indie ketimbang gerakan massa, tapi justru di situlah daya tariknya.

Polisi, sebagaimana naskah tetap dalam drama jalanan, sudah menyiapkan diri sebagai antagonis berwibawa. Polisi menyebut, lalu lintas akan direkayasa secara “situasional”. Terjemahannya sederhana. Kalau massa besar, jalan ditutup. Kalau kecil, biarkan saja. Mirip cinta remaja galau di ibu kota. Kalau terlalu ramai, cari jalan lain. Kalau sepi, silakan lewat. Meski demikian ada aatu larangan keras: jangan sampai buruh masuk jalur tol. Polisi akan menegakkan hukum sekeras ayah galak yang berkata, “Silakan main di halaman, asal jangan naik genteng.”

Namun yang sebenarnya, apa isi hati buruh hingga rela berpanas-panasan, diteriaki sopir macet, dan ditatap pedagang kaki lima dengan penuh curiga? Jawabannya, enam bab kisah yang mereka tulis dengan keringat.

Pertama. Sandal Jepit. Outsourcing adalah patah hati kolektif. Buruh diperlakukan seperti sandal jepit. Dipakai bila perlu, dibuang saat aus. Tak ada janji setia, tak ada jaminan hari tua.

Kedua. Dompet Kurus. Upah murah adalah hubungan beracun. Selalu memberi, jarang menerima. Gaji yang tak cukup bahkan untuk menandingi cicilan motor pejabat.

Ketiga. Puisi Cabai. Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen hanya angka. Bagi buruh, itu berarti, bisa beli cabai atau tidak. Karena harga cabai naik-turun seperti pacar galau yang ditinggal.

Keempat. Undangan Tanpa Nama. PP Nomor 35 Tahun 2021 terasa seperti undangan pesta yang tak pernah mencantumkan nama mereka. Datang, bekerja, tapi tak pernah dianggap keluarga.

Kelima. Superhero yang Ditunggu. PHK (pemutusan hubungan kerja) datang seperti badai. Buruh menuntut Satgas khusus, entah berjubah Batman atau berkeris Wiro Sableng, asalkan bisa menahan tangan perusahaan yang terlalu mudah berkata, “Anda dipecat.”

Keenam. Kopi Sachet Rasa Kopi. PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Rp4,5 juta hanya cukup untuk kos sempit dan kopi sachet. Buruh ingin naik ke Rp7,5 juta. Pajak adil mestinya bukan beban bagi yang miskin, sementara yang kaya bisa menguap santai.

Enam bab ini bukan sekadar tuntutan. Melainkan kisah cinta, luka, dan harapan. Dari sandal jepit sampai kopi sachet, semua ditulis di jalanan dengan suara serak di bawah matahari.

Ironisnya, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

Gerakan ini tak hanya di Jakarta. Dari Bandung hingga Jayapura, dari Lampung sampai Ternate, buruh menggelar aksi serentak. Indonesia serasa panggung besar, dengan naskah sama. Perjuangan hidup di negeri yang katanya kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Tapi pekerjanya harus terus menagih janji.

HOSTUM ingin berjalan damai. Bahkan di tengah panas dan teriakan. Ada romantisme. Buruh berbagi air mineral, bendera serikat jadi payung bersama, harapan dibagi sama rata. Romantisme jalanan ini tak kalah manis dibanding selfie muda-mudi di Bundaran HI.

Namun di balik yel-yel, ada kesedihan melankolis. Tuntutan mereka selalu sama dari tahun ke tahun. Upah layak, kerja aman, perlakuan manusiawi. Seperti lagu lama yang terus diputar, sementara pemerintah pura-pura tuli.

Jakarta pada akhirnya memang panggung sarkastisk. Jalanan macet bukan karena pesta rakyat, melainkan rakyat menuntut pesta hak. Polisi tersenyum kecut mengatur lalu lintas, pengendara menggerutu, dan buruh berharap suara mereka masuk ke ruang rapat ber-AC.

Kini, pemerintah sibuk mencari kambing hitam. Tapi rakyat sudah paham. Kambing hitam itu bukan buruh, melainkan kebijakan yang dilahirkan di Istana dan disahkan di Senayan.

Bila penguasa terus menganggap kritik sebagai makar, demo sebagai kerusuhan, dan jeritan rakyat sebagai gangguan, maka sebenarnya dalang kerusuhan ada di kursi kekuasaan itu sendiri.

Sejarah selalu mencatat. Bukan rakyat yang menggulingkan pemerintah, tapi pemerintah yang meruntuhkan dirinya sendiri. Dengan kesombongan, ketidakadilan, dan kebijakan yang mengkhianati janji konstitusi.

*

Jakarta, 02 September 2025.

Air Mata yang Tak Pernah Masuk Risalah Sidang

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

DPR didemo lagi. Rakyat teriak soal harga bahan pokok. Mereka rapat soal proyek yang bisa dibagi. Rakyat menjerit soal anak-anak putus sekolah, mereka sibuk debat siapa yang pantas menjadi ketua panitia. Ironis, bukan? Bangsa ini punya teater termegah, tapi lakonnya selalu sama. Komedi busuk dengan tiket termahal.

 

Air Mata yang Tak Pernah Masuk Risalah Sidang

Oleh: Yoss Prabu

 

Ada suara yang pecah di depan pagar tinggi itu. Suara rakyat yang berderai, yang menggeram, yang seakan tak pernah benar-benar didengar. Gedung megah bercat putih berdiri kokoh, dijaga aparat dengan tameng baja, seakan lebih layak melindungi kursi empuk daripada hati rakyat yang compang-camping.

Hari itu, DPR kembali didemo. Bukan pertama, bukan kedua, entah sudah keberapa kalinya. Tetapi setiap kali rakyat datang dengan luka di dada, setiap kali pula gedung itu hanya menutup mata. Orang-orang berteriak sampai serak, memegang poster lusuh bertuliskan harapan yang patah, sementara dari dalam sana – para wakil yang katanya “rakyat titipkan suara” – sibuk dengan agenda mereka sendiri.

Mengapa? Karena janji sudah jadi barang dagangan. Karena suara rakyat dianggap tiket masuk, bukan amanah. Karena kursi yang diduduki lebih dipandang sebagai trofi kekuasaan, bukannya tanggung jawab.

Dan pada akhirnya, partai-partai pun mulai menarik kadernya. Satu per satu, ada yang diminta mundur, ada yang “dicabut mandatnya.” Mereka bilang ini demi meredam amarah rakyat. Mereka bilang ini demi menyelamatkan nama baik partai. Tapi siapa yang sebenarnya mereka selamatkan? Nama baik partai, atau hati rakyat yang remuk?

Di depan pagar itu, ada seorang bapak tua. Rambutnya memutih, kulitnya menggelap terbakar matahari. Ia mengangkat poster dengan tangan gemetar, “Anakku mati di jalan karena kebijakanmu.” Suaranya pecah, tubuhnya ringkih. Ia menangis bukan karena kehilangan kursi, tapi karena kehilangan darah daging. Bagi dia, DPR bukan lagi rumah harapan, melainkan gedung dingin tempat keputusan-keputusan yang merampas masa depan bangsa.

Ada pula seorang ibu yang menggenggam foto anaknya. Mahasiswa yang dulu rajin turun ke jalan, kini hanya tersisa dalam bingkai. “Kalian bilang, kalian wakil rakyat. Rakyat yang mana? Karena anakku mati di jalanan menuntut kalian, bukan karena musuh asing, tapi karena kalian sendiri.” Suaranya parau, menusuk lebih tajam daripada batu yang dilemparkan ke pagar.

Mereka yang ditarik pulang dari kursi empuk DPR mungkin merasa malu, mungkin juga tidak. Tetapi rakyat hanya melihat. Darah sudah tumpah, air mata sudah terlalu membanjir. Dan penarikan itu hanyalah tambal sulam di kain yang sudah lama robek.

DPR didemo bukan karena rakyat benci tanpa sebab. Mereka didemo karena janji tidak ditepati, karena suara rakyat dianggap kentut. Karena keputusan yang lahir di ruangan ber-AC itu tidak pernah sejalan dengan jeritan di kolong-kolong jalan layang ibu kota. Plus lorong-lorong kampung.

Setiap kali rakyat datang, aparat berdiri tegak, pagar makin tinggi, senjata makin lengkap. Seakan rakyat adalah musuh yang mesti ditundukkan, padahal bukankah rakyatlah yang membayar setiap bata gedung itu, setiap kursi empuk yang diduduki?

Ada seorang mahasiswa yang menulis dengan spidol hitam di karton. “Kami hanya ingin didengar.” Kalimat sederhana, tapi entah mengapa tak pernah bisa dipahami dari balik tembok kokoh itu.

Dan di balik semua hiruk-pikuk, ada getir yang membekas. Bahwa demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah, kini terasa hambar. Bahwa kursi DPR yang katanya rumah rakyat, kini lebih mirip menara gading. Bahwa wakil rakyat sering lupa, mereka hanyalah wakil. Bukan penguasa.

Maka partai-partai pun mulai sibuk menarik kader, membersihkan citra, menambal reputasi. Tapi bagi rakyat, itu semua sudah terlambat. Mereka sudah kadung kecewa, kadung percaya bahwa suara hanyalah komoditas lima tahunan.

Di jalanan itu, di bawah terik matahari dan gas air mata, rakyat masih berdiri. Mereka bukan ingin menggulingkan, mereka hanya ingin diingat. Bahwa setiap kebijakan adalah soal hidup-mati, bukan sekadar angka di kertas.

Ada tangisan, ada darah, ada pelukan di antara sesama yang luka. Mereka sadar, mungkin hari ini lagi-lagi tak didengar. Tapi mereka tetap datang, karena kalau diam, luka itu akan membusuk.

Dan gedung itu masih berdiri, megah, dingin, membisu. Sementara di luar pagar, suara rakyat terus pecah, seperti doa yang terkatung-katung di langit kelabu.

Ada hari ketika jalanan penuh suara yang pecah seperti kaca dilemparkan ke lantai. Suara rakyat. Serak, parau, teriris. Mereka berdiri di depan pagar tinggi, gedung yang dulu dinamai “rumah rakyat, tapi kini terasa seperti benteng dingin yang melindungi kursi, bukan nurani”. DPR kembali didemo. Seakan ini sudah jadi ritus tahunan. Tapi bukan tanpa alasan. Rakyat datang karena janji yang pernah dilontarkan telah membusuk di udara, karena harapan yang dulu ditanam malah diinjak-injak oleh mereka yang mengaku “wakil”.

Di tengah kerumunan itu, ada seorang bapak tua. Tangannya gemetar memegang poster, “Anakku pulang tinggal nama, karena keputusan kalian.” Ia tak menjerit. Ia hanya berdiri, tubuhnya rapuh, matanya basah. Tangisnya tidak keras, tapi justru karena lirih, ia menusuk hati siapa pun yang melihat.

Di sampingnya, seorang ibu memeluk foto anaknya yang sudah tiada. Mahasiswa yang dulu percaya pada suara rakyat, kini hanya tergantung di dinding rumah. Ia berkata dengan suara parau,

DPR diguncang, bukan oleh batu atau bom, tapi oleh tangisan. Dan partai-partai mulai menarik kadernya dari kursi yang empuk itu. Ada yang dicabut mandatnya, ada yang ditarik pulang. Katanya demi meredam amarah rakyat, demi menyelamatkan nama baik. Tapi siapa yang mereka selamatkan? Nama partai, atau hati rakyat yang sudah lama retak?

Penarikan itu terasa seperti tambal sulam di kain yang robek parah. Seperti menutup luka bernanah dengan kain putih, padahal bau busuknya tetap menyebar. Rakyat sudah terlalu sering dikhianati untuk bisa percaya pada sekadar “penarikan kader.”

Rakyat bukan ingin menggulingkan. Mereka hanya ingin diingat. Bahwa setiap kebijakan bukan sekadar angka di kertas, tapi soal hidup-mati. Bahwa harga beras bukan statistik, melainkan isi piring anak-anak mereka. Bahwa korupsi bukan sekadar kasus, melainkan sebab dari lapar yang menggigil di banyak rumah.

Mereka berdiri di jalan, berteriak, menangis, merangkul satu sama lain dalam luka. Mereka tahu, mungkin lagi-lagi suara itu akan dibungkam, dihalau dengan gas air mata, dijawab dengan tameng baja. Tapi mereka tetap datang, sebab diam hanyalah membuat luka kian membusuk lebih dalam.

Dan gedung itu masih berdiri, megah, kokoh, tapi bisu. Pagar masih menjulang, seakan membentengi segelintir orang dari lautan luka di luar sana.

Di langit yang kelabu, suara rakyat terbang seperti doa yang tak pernah sampai. Mereka tahu, harapan mungkin tak dijawab hari ini. Tapi mereka juga tahu, mereka tak bisa berhenti mengetuk, meski pintu itu selalu terkunci.

Maka tangisan di depan DPR bukan sekadar protes. Ia adalah ratapan panjang bangsa yang merasa ditinggalkan. Ia adalah air mata yang jatuh bukan hanya karena kecewa, tapi karena cinta. Cinta pada negeri yang perlahan diperlakukan asing oleh anak-anaknya sendiri.

Dan di balik setiap teriakan, ada kalimat lirih yang seakan berbisik ke dalam hati kita semua. “Apakah wakil rakyat pernah benar-benar mengingat rakyat, atau hanya mengingat kursinya?”

Lucu, ya. Gedung yang megah itu katanya “rumah rakyat. Tapi kok setiap kali rakyat datang, pintunya dikunci rapat, pagarnya dipasang kawat berduri, aparatnya berjajar seperti siap perang. Seakan-akan rakyat bukan tuan rumah, melainkan maling yang ingin merampok kursi empuk mereka.

DPR didemo lagi. Ya, wajar. Kalau bayi menangis tiap lapar, itu manusiawi. Kalau rakyat berteriak tiap perut kosong, itu super manusiawi. Yang aneh justru para wakilnya, telinga mereka seolah hanya mendengar bunyi tepuk tangan partai dan bisikan penguasa.

Rakyat teriak soal harga bahan pokok, mereka rapat soal proyek yang bisa dibagi. Rakyat menjerit soal anak-anak putus sekolah, mereka sibuk debat siapa yang pantas menjadi ketua panitia. Ironis, bukan? Bangsa ini punya teater termegah, tapi lakonnya selalu sama. Komedi busuk dengan tiket termahal.

Dan ketika amarah rakyat tak terbendung, partai buru-buru menarik kadernya dari kursi DPR. Katanya demi meredam kemarahan publik. Katanya, demi menyelamatkan marwah partai. Oh, betapa mulianya. Padahal semua orang tahu, yang mereka selamatkan bukan marwah, tapi citra jelang pemilu. Kader ditarik bukan karena salah, tapi karena sudah terlalu kentara.

Rakyat dipaksa menonton sandiwara murahan. Kader ditarik, lalu partai pura-pura suci. Padahal besok lusa, wajah baru akan duduk di kursi yang sama, melanjutkan kebiasaan lama. Sama saja. Janji di awal manis seperti madu, di tengah basi seperti nasi semalam, dan di ujung pahit seperti kopi kurang gula.

Seorang bapak di depan pagar, tangannya gemetar menulis dengan spidol di karton, “ANAKKU MATI KARENA KEBAJIKANMU”. Tapi tulisan itu tidak pernah dibacakan di sidang paripurna. Yang dibacakan hanya usulan anggaran perjalanan dinas.

Ada seorang ibu berteriak, “Wakil rakyat? Rakyat yang mana? Aku ini rakyat juga, tapi suaraku tak pernah sampai telinga kalian!” Namun di gedung itu, yang terdengar hanyalah bunyi palu sidang, tanda sepakat dalam bisu yang menyakitkan.

Rakyat menangis di jalanan, tapi tangisan itu tidak pernah masuk risalah sidang. Yang masuk hanyalah catatan siapa hadir, siapa izin, siapa absen. Seolah air mata jutaan orang lebih tak berarti daripada tanda tangan absen seorang anggota.

Dan partai-partai itu? Mereka seperti dokter gadungan. Memberi obat penenang padahal penyakitnya sudah kanker stadium akhir. Menarik kader hanyalah kosmetik, bukan penyembuhan. Rakyat tahu itu. Tapi apa daya? Suara rakyat selalu lebih pelan daripada bisikan amplop di ruang lobi.

Kalau ditanya kenapa DPR selalu didemo, jawabannya sederhana. Karena rakyat masih punya harapan, walau kecil. Orang tak akan marah kalau sudah benar-benar putus asa. Demonstrasi adalah tanda cinta terakhir. Cinta yang kecewa, cinta yang patah hati, cinta yang terkhianati. Tapi cinta juga bisa mati. Dan ketika cinta rakyat mati, jangan salahkan bila pagar itu kelak tak cukup tinggi, aparat itu tak cukup banyak, dan kursi empuk itu tak cukup kokoh untuk menahan amarah yang meluap.

Untuk sementara, partai boleh menarik kadernya, boleh cuci tangan dengan sabun retorika. Tapi noda yang sudah menghitam di hati rakyat tak akan hilang. Tak akan pernah. Luka yang ditorehkan oleh janji-janji palsu itu terlalu dalam untuk bisa diseka oleh konferensi pers.

Lucu, ya. Gedung itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi setiap kali rakyat datang, mereka dihalau. Setiap kali rakyat bicara, mereka dibungkam. Setiap kali rakyat menangis, mereka menutup telinga. Jadi jangan salahkan rakyat bila suatu hari nanti mereka bertanya dengan suara getir.

“Kalian sebenarnya wakil rakyat, atau wakil kursi?”

*

Jakarta, 01 September 2025.