Sepuluh Nama, Seribu Luka. Ketika Negara Berdiri di Atas Kuburan Rakyatnya

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Mereka yang meninggal hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa, dipukul, ditendang, dicaci. Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi simbol betapa murah nyawa di negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak, pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek online, semua lapisan rakyat ada di daftar korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan negara tak pandang bulu, karena bagi kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa wajah.

*

Sepuluh Nama, Seribu Luka.

Ketika Negara Berdiri di Atas Kuburan Rakyatnya

Oleh: Yoss Prabu

 

Pada akhir Agustus 2025, Indonesia menulis ulang bab paling kelam dalam buku panjang kekerasan negara. Sepuluh nyawa melayang, ratusan patah tulang, ribuan luka, dan lebih banyak lagi air mata yang tidak pernah masuk hitungan resmi. Negara sibuk menghitung kerugian gedung yang terbakar, tapi tidak pernah mampu menghitung berapa banyak hati yang hancur.

Andika, 16 tahun, masih berseragam SMK ketika hidupnya diremukkan benda tumpul. Affan, pengemudi ojek online, dilindas kendaraan rantis seolah nyawanya seharga ban cadangan. Di Yogyakarta, Rheza, mahasiswa penuh mimpi, pulang dalam kondisi tubuh biru lebam, wajahnya ditandai jejak sepatu aparat. Di Makassar, Rusdam alias Dandi, tulang punggung keluarga, dipukuli sampai mati hanya karena dituduh intel. Dan daftar itu terus berlanjut. Sepuluh nama, sepuluh cerita, sepuluh tragedi, yang semuanya berakhir di liang kubur.

Negara menyebut mereka “anarkis”, “makar”, bahkan “teroris”. Betapa murah label itu ditempelkan pada tubuh yang sudah kaku. Betapa mahal harga sebuah pertanyaan sederhana, kenapa rakyat yang bersuara selalu dibungkam dengan peluru, gas air mata, dan pentungan? Presiden bahkan sempat berpidato dengan gagah: aparat harus “tegas.” Tegas rupanya berarti menginjak kepala remaja, menembakkan gas air mata ke dada, atau melindas dengan kendaraan taktis. Tegas rupanya sinonim dari bengis.

Mari kita berhitung. Sepuluh korban jiwa. Tapi sesungguhnya, lebih dari sepuluh keluarga yang mati perlahan. Seorang ibu kehilangan suara karena terlalu lama menangis di Makassar. Seorang ayah masih menyimpan kunci motor anaknya yang tak akan pernah pulang di Yogyakarta. Seorang istri kehilangan suami yang melompat dari lantai empat gedung terbakar di Makassar. Anak-anak yang seharusnya masih bisa bercanda dengan bapaknya kini hanya bisa berbicara pada batu nisan. Tragedi ini bukan sekadar angka. Ia adalah potongan daging yang dicabik dari tubuh bangsa sendiri.

Ironinya? Uang triliunan rupiah justru digelontorkan untuk membeli peluru karet, gas air mata, dan drone pelontar, bukan untuk pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan. Seolah rakyat hanya layak diatur, dipukul, dan ditakuti. Seolah demokrasi hanyalah panggung sandiwara di mana aparat jadi pemeran utama, dan rakyat hanyalah figuran yang bisa mati kapan saja.

Komnas HAM berteriak. PBHI berteriak. Amnesty International berteriak. Tapi suara mereka tenggelam oleh sirene, ledakan gas air mata, dan perintah “tindak tegas.” Bahkan dunia internasional ikut bersuara, meminta penyelidikan independen. Namun di negeri ini, keadilan seringkali hanyalah kata yang dipajang di baliho, bukan yang hidup di pengadilan.

Mereka yang meninggal hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa, dipukul, ditendang, dicaci. Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi simbol betapa murah nyawa di negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak, pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek online, semua lapisan rakyat ada di daftar korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan negara tak pandang bulu, karena bagi kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa wajah.

Dan kita? Kita hanya bisa membaca berita, menunduk, menelan pil pahit yang sama. Kita tahu suatu hari nanti mungkin nama lain akan ditambahkan ke daftar. Sebab di negeri ini, darah rakyat hanyalah catatan kaki dalam sejarah yang ditulis dengan tinta polisi.

Sepuluh korban jiwa itu kini jadi monumen diam. Bukan di pusat kota, bukan di depan gedung DPR, tapi di hati setiap orang yang masih percaya bahwa manusia semestinya lebih berharga dari kursi empuk dewan. Mereka pergi tanpa keadilan, tapi meninggalkan luka yang seharusnya jadi cambuk. Bahwa, negara tak boleh lagi berdiri di atas kuburan rakyatnya sendiri.

Apakah mereka akan diusut tuntas? Atau akan dilupakan seperti korban-korban sebelumnya? Kita semua tahu jawabannya. Dan mungkin itulah yang paling tragis. Di negeri yang katanya demokratis, bahkan kematian rakyat pun hanya jadi angka dalam laporan resmi.

 

Diolah dari berbagai sumber:

-        https://www.kompas.tv/nasional/615662/komnas-ham-desak-usut-tuntas-10-korban-jiwa-dalam-demonstrasi-pbhi-kritik-penindakan-aparat?lgn_method=google&google_btn=onetap

 

-        https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o

 

 

17 + 8 Romansa Reformasi yang Tertunda

 

17 + 8

Romansa Reformasi yang Tertunda

 

Oleh: Yoss Prabu

 

Di negeri +62 yang terkenal dengan keajaiban nasi padang bisa utang dulu bayar belakangan. Kini rakyat punya menu baru, 17+8 Tuntutan Rakyat. Viral di medsos, diangkat dari status influencer, diangkat lagi di jalanan, lalu dilempar tepat ke pintu gerbang DPR. Singkatnya, rakyat sudah muak dijadikan penonton sinetron politik yang episodenya panjang tapi ceritanya tetap. “Uangmu untuk gaji kami, sabarmu untuk salah kami.”

Apa isinya? Bayangkan sebuah daftar belanja emak-emak, tapi isinya bukan cabai rawit atau minyak goreng, melainkan keadilan, transparansi, dan harapan. Ada 17 tuntutan jangka pendek (harus kelar dalam seminggu) dan 8 tuntutan jangka panjang (harus beres setahun). Kalau DPR dan pemerintah gagal, rakyat siap bilang. Check out gagal, bubarkan keranjang belanja DPR.

Tuntutan 17 poin, lebih mirip emergency call. Dari tarik TNI kembali ke barak, hentikan kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi kasus Affan Kurniawan & Umar Amarudin, hingga pembekuan kenaikan gaji DPR yang konon hobinya menambah fasilitas tapi lupa kerja. Bahkan ada permintaan manis. Partai politik harus “umumkan komitmen berpihak pada rakyat". Lucu, ya. Sama seperti minta mantan untuk setia, bisa saja. Tapi rasanya mustahil.

Polisi juga kena semprot. “Hentikan kekerasan, taati SOP!” kata rakyat. Ironis, SOP itu ada, tapi sering lebih rapi di laci ketimbang di lapangan. Sementara untuk sektor ekonomi, rakyat menagih upah layak, perlindungan dari PHK massal, dan dialog buruh yang bukan sekadar seremonial kopi darat. Intinya, 17 poin ini seperti deadline skripsi. Harus selesai dalam seminggu, kalau tidak, siap-siap kena demo babak 2.

“Tuntutan 8 poin jangka panjang, lebih filosofis. Bersihkan DPR, reformasi partai politik, revisi sistem perpajakan biar adil, sahkan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian. Dan lagi-lagi, TNI balik barak tanpa alasan bercocok tanam di proyek “food estate”. Ditambah penguatan Komnas HAM serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi yang bikin rakyat ngos-ngosan. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi mimpi romantis rakyat. Sebuah negara yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan pada elite yang sibuk selfie di parlemen.

Di balik semua ini, ada aroma melankolis. Nama-nama korban yang disebut – Affan, Umar, dan lain – adalah wajah nyata dari harga demokrasi. Mereka bukan sekadar headline berita, tapi luka yang masih basah. Rakyat menuntut investigasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menegakkan janji paling sederhana. “Negara melindungi segenap bangsa.”

Ah, betapa indah kalimat itu di buku teks PKN, betapa getir rasanya di jalanan penuh gas air mata.

Drama pun pecah di depan gedung DPR. Massa mahasiswa, influencer, BEM, semua berbaur dalam satu orkestra protes. Ada yang bawa poster, ada yang bawa tenda, seolah bilang, “Kalau DPR ogah dengar, ya kita camping di sini sekalian.” Bahkan BEM Unindra tak segan menulis resolusi paling pedas, “#BubarkanDPR”. Sederhana tapi menohok, seperti SMS putus cinta. Singkat, jelas, bikin sakit hati.

Di tengah itu, ada juga sisi humor. Andovi dan Jovi menyebut tuntutan ini gampang, “Tinggal ceklis!” Katanya, 17 poin bisa selesai kalau ada niat. Ceklis seperti belanja di e-commerce. Sayangnya di republik ini, satu ceklis bisa makan waktu satu dekade.

Namun, di balik humor dan drama, tuntutan ini punya sisi filosofis yang dalam. Rakyat sejatinya hanya ingin didengar, dilibatkan, dan diperlakukan sebagai manusia. Demokrasi bukan hanya kotak suara lima tahun sekali, tapi ruang dialog setiap hari. Romantis, kan? Ya, romantis sekali, kalau saja elite politik benar-benar bisa jatuh cinta pada rakyatnya, bukan pada rekeningnya.

Maka, “17+8 Tuntutan Rakyat”, bukan sekadar daftar. Tapi puisi panjang penuh darah, keringat, dan harapan. Ia adalah serenada rakyat untuk negaranya, kadang dinyanyikan dengan air mata, kadang dengan teriakan, kadang dengan canda sinis. Sebuah doa agar Indonesia tidak lagi jadi panggung drama penuh aktor palsu, tapi rumah yang adil dan manusiawi.

Dan bila tuntutan ini diabaikan? Ya, rakyat mungkin akan menulis lagi, kali ini bukan “17+8”, tapi cukup dua kata yang lebih singkat, lebih keras, dan lebih menakutkan.

“Revolusi Rakyat”.

 

Diolah dari:

-         <https://news.detik.com/berita/d-8093935/isi-17-8-tuntutan-rakyat-bergema-di-medsos-dan-dibawa-ke-aksi-di-dpr>

 

-         https://kumparan.com/kumparannews/isi-tuntutan-demo-25-agustus-di-dpr-hapus-tunjangan-stop-pemborosan-anggaran-25j0E3PRst6

 

*

 

Jakarta, 04 Septenber 2025.

Saling Tuding dari Sebuah Opera

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Ironis, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

 

Saling Tuding dari Sebuah Opera

Oleh: Yoss Prabu

 

Jakarta kembali bersiap. Bukan karena konser Coldplay atau resepsi artis, melainkan sebuah panggung akbar bernama “demo buruh”. Ribuan pekerja dari Bekasi, Karawang, Bogor, Depok, hingga Tangerang berencana menumpahkan suara di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden. Temanya sederhana namun klasik. “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.” Singkatnya, HOSTUM. Nama yang terdengar lebih seperti band indie ketimbang gerakan massa, tapi justru di situlah daya tariknya.

Polisi, sebagaimana naskah tetap dalam drama jalanan, sudah menyiapkan diri sebagai antagonis berwibawa. Polisi menyebut, lalu lintas akan direkayasa secara “situasional”. Terjemahannya sederhana. Kalau massa besar, jalan ditutup. Kalau kecil, biarkan saja. Mirip cinta remaja galau di ibu kota. Kalau terlalu ramai, cari jalan lain. Kalau sepi, silakan lewat. Meski demikian ada aatu larangan keras: jangan sampai buruh masuk jalur tol. Polisi akan menegakkan hukum sekeras ayah galak yang berkata, “Silakan main di halaman, asal jangan naik genteng.”

Namun yang sebenarnya, apa isi hati buruh hingga rela berpanas-panasan, diteriaki sopir macet, dan ditatap pedagang kaki lima dengan penuh curiga? Jawabannya, enam bab kisah yang mereka tulis dengan keringat.

Pertama. Sandal Jepit. Outsourcing adalah patah hati kolektif. Buruh diperlakukan seperti sandal jepit. Dipakai bila perlu, dibuang saat aus. Tak ada janji setia, tak ada jaminan hari tua.

Kedua. Dompet Kurus. Upah murah adalah hubungan beracun. Selalu memberi, jarang menerima. Gaji yang tak cukup bahkan untuk menandingi cicilan motor pejabat.

Ketiga. Puisi Cabai. Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen hanya angka. Bagi buruh, itu berarti, bisa beli cabai atau tidak. Karena harga cabai naik-turun seperti pacar galau yang ditinggal.

Keempat. Undangan Tanpa Nama. PP Nomor 35 Tahun 2021 terasa seperti undangan pesta yang tak pernah mencantumkan nama mereka. Datang, bekerja, tapi tak pernah dianggap keluarga.

Kelima. Superhero yang Ditunggu. PHK (pemutusan hubungan kerja) datang seperti badai. Buruh menuntut Satgas khusus, entah berjubah Batman atau berkeris Wiro Sableng, asalkan bisa menahan tangan perusahaan yang terlalu mudah berkata, “Anda dipecat.”

Keenam. Kopi Sachet Rasa Kopi. PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Rp4,5 juta hanya cukup untuk kos sempit dan kopi sachet. Buruh ingin naik ke Rp7,5 juta. Pajak adil mestinya bukan beban bagi yang miskin, sementara yang kaya bisa menguap santai.

Enam bab ini bukan sekadar tuntutan. Melainkan kisah cinta, luka, dan harapan. Dari sandal jepit sampai kopi sachet, semua ditulis di jalanan dengan suara serak di bawah matahari.

Ironisnya, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

Gerakan ini tak hanya di Jakarta. Dari Bandung hingga Jayapura, dari Lampung sampai Ternate, buruh menggelar aksi serentak. Indonesia serasa panggung besar, dengan naskah sama. Perjuangan hidup di negeri yang katanya kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Tapi pekerjanya harus terus menagih janji.

HOSTUM ingin berjalan damai. Bahkan di tengah panas dan teriakan. Ada romantisme. Buruh berbagi air mineral, bendera serikat jadi payung bersama, harapan dibagi sama rata. Romantisme jalanan ini tak kalah manis dibanding selfie muda-mudi di Bundaran HI.

Namun di balik yel-yel, ada kesedihan melankolis. Tuntutan mereka selalu sama dari tahun ke tahun. Upah layak, kerja aman, perlakuan manusiawi. Seperti lagu lama yang terus diputar, sementara pemerintah pura-pura tuli.

Jakarta pada akhirnya memang panggung sarkastisk. Jalanan macet bukan karena pesta rakyat, melainkan rakyat menuntut pesta hak. Polisi tersenyum kecut mengatur lalu lintas, pengendara menggerutu, dan buruh berharap suara mereka masuk ke ruang rapat ber-AC.

Kini, pemerintah sibuk mencari kambing hitam. Tapi rakyat sudah paham. Kambing hitam itu bukan buruh, melainkan kebijakan yang dilahirkan di Istana dan disahkan di Senayan.

Bila penguasa terus menganggap kritik sebagai makar, demo sebagai kerusuhan, dan jeritan rakyat sebagai gangguan, maka sebenarnya dalang kerusuhan ada di kursi kekuasaan itu sendiri.

Sejarah selalu mencatat. Bukan rakyat yang menggulingkan pemerintah, tapi pemerintah yang meruntuhkan dirinya sendiri. Dengan kesombongan, ketidakadilan, dan kebijakan yang mengkhianati janji konstitusi.

*

Jakarta, 02 September 2025.

Ketika Jalanan Menulis Gorengan Pun Ikut Bicara

 

Pengantar

 

Kang Juhi, pedagang gorengan. Tinggal seorang diri, di sebuah kamar kontrakan, di pinggiran Jakarta. Namun ia bisa berada di mana saja, dan bertemu dengan siapa saja. Karena ia hanya semacam simbol yang mewakili suatu kelompok masyarakat marjinal, yang alam bawah sadarnya terkadang mengejawantah ke berbagai dimensi kehidupan. Kang Juhi mengamati lalu batinnya mengkritisi berbagai aspek kehidupan yang sering kali menyimpang menurut penalaran akal sehat Kang Juhi. Apakah penalaran batinnya bisa dipertanggungjawabkan? Perlu diskusi lebih lanjut. Karena ia hanya penjual gorengan, yang tak menarik perhatian. Dibutuhkan tatkala tak ada pilihan.

Namanya juga dongeng.

*

Ketika Jalanan Menulis Gorengan Pun Ikut Bicara

Oleh: Yoss Prabu

 

Namanya Juhi. Tapi orang-orang menyapa dengan Kang Juhi. Penjual gorengan. Kontrakan cuma sepetak, di pinggir Jakarta, dekat got yang apabila hujan turn suka berubah jadi kali. Sungai. Saya hidup sendirian, anak istri di kampung. Di kontrakan ini Kang Juhi ditemani dengung kipas angin dan suara tikus yang kadang lebih berisik daripada televisi. Tapi jangan salah, walau badan di sini, pikiran Kang Juhi bisa nyelonong ke mana-mana.

Kang Juhi ini bukan siapa-siapa. Orang cuma mencarin kalau sedang lapar mendadak dan tidak ada pilihan lain selain gorengan tahu isi yang sudah agak dingin. Tapi justru dari tempat remeh seperti beginilah ia bisa melihat wajah asli kehidupan, wajah yang sering disembunyikan kamera televisi, tapi muncul jelas di jalanan.

Dan hari ini, jalanan itu bukan lagi milik klakson angkot atau ojol yang tancap gas sembarangan. Hari ini panggungnya buruh.

Opera Buruh di Gatot Subroto. Kang Juhi, hanya kebetulan lewat.

Jakarta lagi-lagi berdandan. Bukan buat konser Coldplay atau resepsi artis yang disiarkan infotainment, tapi buat demo buruh. Kang Juhi melihat ribuan orang keluar dari bus, truk, motor, bahkan ada yang berjalan kaki. Mereka datang dari Bekasi, Karawang, Depok, Bogor, Tangerang. Dari segala arah, seperti pasukan semut yang rela berjalan jauh demi sebutir kecil gula. Keadilan.

Temanya sederhana, tapi dalam. “Hapus Outsourcing – daripada mengerjakan semuanya sendiri, perusahaan “menyewa” pihak luar yang lebih ahli atau lebih murah untuk menangani tugas tertentu – Tolak Upah Murah.” Disingkat jadi HOSTUM. Lucunya, terdengar seperti nama band indie yang main di kafe pinggir jalan. Tapi jangan salah, HOSTUM ini bukan buat nyanyi-nyanyi, ini untuk meneriakkan kehidupan.

Polisi sudah siap dengan rombongan motor besar, rompi, dan wajah datar. Katanya lalu lintas bakal direkayasa situasional. Situasional itu artinya kalau massa gede, jalan ditutup. Kalau kecil, dibiarkan. Persis seperti percintaan di kota ini. Kalau terlalu ramai, jalan lain. Kalau sepi, ya monggo lewat. Kang Juhi jadi berpikir, jangan-jangan polisi itu diam-diam juga filsuf.

Tapi mereka punya garis merah, jangan coba-coba masuk tol. Katanya kalau itu sampai terjadi, bakal ada tindakan tegas. Buat Kang Juhi, itu mirip seorang bapak galak memarahi  anaknya, “Mainlah di halaman, asal jangan naik genteng!”

Kang Juhi berdiri di pinggir jalan, dekat gerobak gorengannya. Sambil meliat wajah-wajah para pengunjuk rasa. Apa yang bikin mereka rela kepanasan, dimaki sopir, bahkan dicurigai pedagang kaki lima macam saya? Jawabannya ada di enam tuntutan yang mereka bawa.

Pertama. Sandal Jepit. Outsourcing. Bagi mereka, itu luka. Kang Juhi mengerti rasanya, karena hidupnya juga seperti sandal jepit. Dipakai kalau perlu, ditendang kalau sudah usang. Outsourcing itu cinta semalam ala korporasi. Besoknya sudah ganti pasangan. Buruh teriak, “Hapus outsourcing!” Dan Kang Juhi ikut manggut. Karena siapa sih yang mau terus jadi sandal, diinjak tapi tak pernah dianggap? Kedua. Dompet Kurus. Upah murah. Dompet buruh tipis, lebih tipis dari kulit tahu goreng isi Kang Juhi, yang terlalu kering. Mereka kerja, tapi gajinya kalah sama cicilan motor pejabat. Hidup macam apa itu? Orang bilang cinta butuh pengorbanan. Betul. Tapi kalau pengorbanannya bikin anak tidak bisa jajan, itu bukan cinta. Itu pemerasan. Ketiga. Puisi Cabai. Kenaikan upah minimum. Angka 8,5–10,5 persen di kertas kelihatan keren. Tapi buat mereka, itu cuma puisi cabai. Harga cabai naik-turun seperti mood mantan pacar. Mereka cuma ingin bisa makan sambel tanpa harus berhutang sama warung. Apa susahnya sih, bikin upah yang bisa membuat orang merasa jadi manusia? Bab Keempat. Undangan Tanpa Nama. PP 35/2021. Aturan outsourcing. Kata buruh, itu seperti diundang pesta tapi nama kita tidak tercetak di kartu. Kita boleh masuk, tapi cuma duduk di kursi plastik dekat pintu. Kita bekerja buat perusahaan, tapi dianggap tamu tak resmi. Rasanya pedih. Kang Juhi jadi ingat, sering juga orang beli gorengan di gerobaknya, tapi tidak pernah mau memanggil namanya. Hanya, “Bang, berapa?” lalu pergi. Kelima. Superhero yang Ditunggu. PHK itu badai. Kang Juhi sering melihat tetangga kontrakannya tiba-tiba menganggur, pulang kampung, hilang ditelan waktu.

Nah, buruh minta ada Satgas. Superhero. Entah seperti Superman, Batman, atau Wiro Sableng, mereka tidak peduli. Yang penting ada yang bisa menolong saat perusahaan gampang banget bilang, “Anda kami PHK.” Karena kehilangan pekerjaan itu bukan cuma kehilangan duit. Tapi kehilangan martabat.

Keenam. Kopi Sachet Rasa Kopi. Pajak. PTKP Rp4,5 juta di Jakarta? Itu buat bayar kontrakan setengah kamar, di mana ranjangnya harus berbagi dengan koper. Sisanya? Hidup dengan kopi sachet rasa kopi. Buruh minta dinaikan ke Rp7,5 juta. Wajar, kan? Masa orang kaya bisa leha-leha di kursi empuk, sementara orang miskin hanya mengitung receh untuk membeli gorengan bakwan. Buat lauk. Buat makan.

Enam bab itu ditulis di jalanan. Bukan dengan tinta emas, tapi dengan spidol murahan di atas kardus. Suaranya serak, keringatnya asin, tapi kisahnya dalam. Kang Juhi melihat mereka seperti melihat dirinya sendiri.

Jakarta mungkin mendengar setengah hati. Senayan pura-pura budeg. Tapi buruh terus menulis. Dan Kang Juhi percaya, cerita ini bukan hanya milik mereka. Kita semua, pernah merasa jadi sandal jepit, dompet kurus, puisi cabai, undangan tanpa nama, korban badai, atau penikmat kopi sachet rasa kopi.

*

Said Iqbal, bos besar buruh itu, menambahkan tuntutan lagi. Hapus pajak pesangon, THR, JHT, dan stop diskriminasi pajak perempuan menikah. Katanya, terlalu banyak ketidakadilan. Kang Juhi manggut-manggut sambil nyengir pahit. Bener juga. Hidup buruh memang seperti sinetron panjang. Episodenya banyak, tapi adegannya nyesek terus.

Dan ternyata bukan cuma Jakarta. Dari Bandung sampai Jayapura, dari Lampung sampai Ternate, buruh berdiri di jalan, dengan naskah sama. Menagih janji. Indonesia jadi panggung besar. Dan mereka, para buruh, adalah pemain yang paling jujur.

Romantisme pun ada di sana. Di tengah terik, mereka berbagi air mineral. Di bawah bendera serikat, mereka berbagi harapan. Kang Juhi melihat itu, dan berpikir. Romantis juga, ya. Jalanan ini terkadang lebih tulus daripada cinta di medsos.

Tapi di balik semua, ada nada melankolis. Tuntutan ini bukan baru. Setiap tahun, buruh minta hal sama. Upah layak, kerja aman, perlakuan manusiawi. Lagu lama, tapi pemerintah seakan suka pura-pura tuli.

Akhirnya Jakarta jadi panggung sarkasme. Macet bukan karena pesta rakyat, tapi karena rakyat menuntut haknya. Polisi berjaga dengan wajah tegang, pengendara ngamuk, dan buruh berteriak.

Kang Juhi berdiri di sana, gorengannya mulai dingin. Tapi hatinya panas. Ia sadar, bangsa ini berdiri bukan di atas gedung-gedung tinggi, tapi di atas keringat mereka yang setiap hari berangkat subuh, pulang malam. Dan tetap miskin.

Kalau tuntutan sederhana saja dianggap ribut, mungkin benar parodi buruh itu.

 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asal tidak ada outsourcing.”

*

Jakarta, 28 Agustus 2025.

Kang Juhi dan Kemerdekaan yang Gosong di Wajan

 

Pengantar 

Kang Juhi, pedagang gorengan. Tinggal seorang diri, di sebuah kamar kontrakan, di pinggiran Jakarta. Namun ia bisa berada di mana saja, dan bertemu dengan siapa saja. Karena ia hanya semacam simbol yang mewakili suatu kelompok masyarakat marjinal, yang alam bawah sadarnya terkadang mengejawantah ke berbagai dimensi kehidupan. Kang Juhi mengamati lalu batinnya mengkritisi berbagai aspek kehidupan yang sering kali menyimpang menurut penalaran akal sehat Kang Juhi. Apakah penalaran batinnya bisa dipertanggungjawabkan? Perlu diskusi lebih lanjut. Karena ia hanya penjual gorengan, yang tak menarik perhatian. Dibutuhkan tatkala tak ada pilihan.

Namanya juga dongeng.

*

 

Kang Juhi dan Kemerdekaan yang Gosong di Wajan

Oleh: Yoss Prabu

 

Kang Juhi sedang menatap wajan penuh minyak yang mendidih, sambil menimbang apakah tempe goreng itu sudah kuning keemasan atau sekadar kuning ketipu lampu bohlam 10 watt, yang menggantung murung di gerobak kesayangannnya. Hidup, pikirnya, mirip gorengan. Kadang kriuk di luar, tapi dalamnya masih setengah matang. Kadang hangus di luar, dan dalamnya kosong.

“Begitulah bangsa ini,” gumamnya sambil meniup asap rokok murahan. “Meriah di upacara, tapi belepotan di keseharian. Merdeka katanya, tapi cicilan tetap mencekik leher.”

Kontrakan Kang Juhi terletak di pinggiran Jakarta, tapi pikirannya bisa ke mana-mana. Ke Monas yang sombong menjulang, ke desa-desa yang listriknya sering putus. Bahkan ke langit, ke tempat para pahlawan, yang barangkali sedang nonton kita dengan tawa getir.

Ia ingat masa kecilnya. Setiap 17 Agustus, ia lomba makan kerupuk. Dulu, kerupuk itu putih, renyah, murah. Kini, kerupuk sudah jadi cemilan nostalgia, sementara orang-orang lebih sibuk lomba siapa paling cepat bayar tagihan listrik lewat aplikasi. “Dulu merdeka berarti bebas dari penjajah,” pikir Kang Juhi, “sekarang merdeka berarti punya kuota internet.”

Tapi Kang Juhi bukan hanya sarkastis. Ada juga keromantisan yang aneh menyelinap di dadanya. Pernah suatu sore, ia bertemu seorang perempuan yang membeli tahu isi di gerobaknya. Senyumnya seperti bendera yang berkibar pelan di tiang bambu, sederhana tapi membuat dada berdegup. Kang Juhi sempat berpikir, “Ah, seandainya cinta bisa digoreng, barangkali ia akan menyajikan sepiring ‘cinta crispy’. Renyah di luar, hangat di dalam, disantap sambil nyanyi “Indonesia Raya.” Tapi tentu saja, cinta tak bisa digoreng. Karena cinta, seperti kemerdekaan. Harus diperjuangkan.

Di malam kemerdekaan, Kang Juhi suka berkhayal. Ia membayangkan para pahlawan datang ke kontrakannya, duduk bersila di lantai keramik retak, sambil makan tahu isi. Jenderal Sudirman mungkin akan bilang, “Juhi, gorenganmu terlalu asin.” Bung Karno mungkin nyeletuk, “Ini baru revolusi perut!” Dan Bung Hatta, dengan wajah seriusnya, akan menghitung berapa biaya produksi satu tempe goreng, lalu mengusulkan koperasi gorengan rakyat.

Namun setelah tertawa sendiri, Kang Juhi tiba-tiba melankolis. Ia merasa hanya jadi simbol kecil, nyaris tak diperhatikan, kecuali ketika orang lapar dan uang pas-pasan. “Aku ini semacam bangsa ini juga,” batinnya. “Dianggap penting cuma ketika keadaan darurat. Kalau perut penuh, orang lupa pada gorengan. Kalau ekonomi naik, orang lupakan pedagang kaki lima. Kalau politik stabil, rakyat kecil hanya jadi latar.”

Tapi mungkin, justru di situlah filosofi kemerdekaan. Tak selalu berada di podium megah, melainkan juga di tangan yang belepotan minyak goreng, di mulut yang tetap bisa tertawa meski gigi ompong, di hati yang masih bisa jatuh cinta meski hidup penuh utang.

Kang Juhi sering bertanya pada dirinya sendiri, “Apakah kemerdekaan itu sesuatu yang nyata, atau sekadar slogan di spanduk kelurahan? Apakah merdeka berarti bebas memilih presiden, atau bebas memilih gorengan tanpa khawatir uang kurang seribu?”

Ia lalu menatap minyak yang mulai hitam, bekas puluhan kali menggoreng. “Inilah negeri kita,” katanya lirih. “Wajannya sama, minyaknya itu-itu juga, tapi isi gorengannya berubah-ubah. Kadang tempe, kadang tahu isi, kadang risoles, kadang pisang. Yang makan pun tetap saja lapar setelahnya.”

Dan malam itu, sambil mendengar anak-anak tetangga latihan paduan suara menyanyikan “Hari Merdeka” dengan suara fals tapi semangat, Kang Juhi merasa entah lucu entah sedih. Ia mengangkat sepotong bakwan gosong, menatapnya seolah itu matahari kecil yang berjuang terbit.

“Selamat ulang tahun, negeri,” ucapnya. “Semoga kau tidak cuma jadi gorengan yang habis sekali kunyah. Semoga kau bisa jadi kenyang yang abadi.”

Lalu ia menggigit bakwan gosong itu. Rasanya pahit, tapi tetap ia telan. Karena begitulah cintanya pada tanah air, getir, hangat, dan selalu ia makan habis-habisan.

*

Jakarta, 16 Agustus 2025.

Puisi, Kopi, dan Sepucuk Surat Patah Hati Nasional

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). Hari puisi nasional ini – entah kenapa – seperti lagu lama yang diputar di radio 2 band rusak – kakek-nenek kita paham apa itu radio 2 band. Kita dengarkan sepotong, kita pahami setengah, lalu kita lupakan selekas mungkin dan mengganti dengan infotainment. Selebriti cerai, presiden baru, atau kebijakan menteri baru yang aneh-aneh. Puisi, Kopi, dan Sepucuk Surat Patah Hati Nasional Yoss Prabu Setiap 28 April, bangsa ini — entah sadar atau tidak — mengangkat gelas kopi, meluruskan punggung bungkuknya, lalu bergumam kecil, "Oh, ya. Hari Puisi Nasional." Sebuah perayaan yang tak menggelegar, selembut bisikan para mantan di malam-malam yang hujan. Hadir, tapi bikin dada sesak tanpa sebab. Puisi. Kumpulan kata yang katanya membebaskan, padahal seringkali malah membuat kita terjebak dalam labirin perasaan sendiri. Ironis, kan? Di negeri yang gemar mengadakan upacara, puisi malah lebih sering ditaruh di pojokan, bersama kenangan-kenangan yang tak pernah tuntas diucapkan. Di tengah jalanan yang sibuk, di bawah baliho diskon cuci gudang, puisi berjalan tertatih-tatih, membawa sekeranjang rindu, utang, dan harapan tipis-tipis. Ah, puisi kita — kadang semegah cinta Romeo dan Juliet. Kadang seseram saldo rekening di tanggal tua. Romantis tapi tragis. Puitis dan tetap sarkastis. Seperti cinta yang ditolak karena "kamu terlalu baik," padahal sebenarnya karena kamu terlalu miskin. Hari puisi nasional ini – entah kenapa – seperti lagu lama yang diputar di radio 2 band rusak – kakek-nenek kita paham apa itu radio 2 band. Kita dengarkan sepotong, kita pahami setengah, lalu kita lupakan selekas mungkin dan mengganti dengan infotainment. Selebriti cerai, presiden baru, atau kebijakan menteri baru yang aneh-aneh. Tapi puisi, saudara-saudaraku. Halo....? Tidak marah. Ia tidak mengutuk, pantang membuat status galau di Facebook. Enggan mengajak demo, karena amplopnya terlalu mudah ditekuk. Puisi tahu, ia diciptakan bukan untuk dipuja ramai-ramai. Ia dilahirkan untuk mereka yang – di tengah dunia yang keras ini – masih punya keberanian untuk merasa. Walau hanya sedikit. Satu bait demi satu bait, puisi mencatat patah hati bangsa ini. Dari jalan berlubang, janji kampanye yang menguap. Hingga ketakutan seorang penyair, tak bisa pulang kembali ke keluarganya. Di hari puisi nasional ini, mari kita kirimkan setangkai maaf kepada Chairil Anwar, penyair yang dulu berteriak "Aku mau hidup seribu tahun lagi!" Karena mungkin, kalau ia hidup di zaman ini, melihat kita lebih sibuk selfie daripada membaca. Tentu ia akan merevisi puisinya. "Aku mau hidup seribu tahun lagi. Tapi tanpa kuota internet. Pleace." Maka mari, hari ini, kita rayakan dengan caranya. Menulis satu puisi jelek tanpa malu. Membacakan satu bait usang di depan cermin. Mengirimkan puisi patah hati ke nomor yang sudah memblokir kita. Karena di negeri ini, terkadang puisi bukan soal keindahan. Ia soal bertahan. Soal percaya bahwa, meskipun dunia keras, hati kita masih cukup lunak untuk terluka... dan cukup berani untuk tertawa di atas luka itu. Selamat Hari Puisi Nasional. Kalau hidup terlalu pahit, setidaknya kita masih bisa merangkainya jadi sajak. Hari Puisi Nasional dimulai dengan sangat sopan, matahari bangun kesiangan, awan-awan berdandan seadanya, dan Tuhan memutuskan untuk membiarkan semua berjalan tanpa pengawasan. Sebab, ada pesta puisi di warung kopi hari ini. Dekat tepian neraka. Di warung kopi itu — tempat semua puisi mabuk dan merokok kretek murah — pesta sudah dimulai. Ada Sajak Rindu yang lupa nama kekasihnya, Ada Pantun Gombal yang berkelahi dengan Gurindam Tua karena rebutan mic karaoke. Dan ada Soneta Galau yang duduk di pojok, menulis surat pengunduran diri dari kehidupan. "Kita rayakan Hari Puisi ini!" teriak sebuah Haiku, sambil membanting gelas berisi kopi tubruk. Semua bersorak. Bahkan Puisi Hitam yang biasanya hanya duduk termenung sambil menatap ujung sepatu, malam ini joget gila-gilaan. Joget Sadbor. Seorang Balada mabuk berat naik ke atas meja, mengacungkan kertas bertuliskan, "Cinta itu bodoh. Tapi bodoh itu kita. Maka cintailah kebodohan kita!" Semua bertepuk tangan. Beberapa menangis. Beberapa muntah di belakang warung. Beberapa berak di........ Ah, sudahlah. Sementara itu, Puisi Romantis patah hati. Ia ditemukan meringkuk di bawah meja, memeluk sandal jepit putus, sambil berbisik, "Kenapa dia block WA-ku. Padahal, aku cuma kirim Karmina..." Puisi lucu. Di luar warung. Di Jalan Raya Kehidupan, terus berisik. Manusia-manusia berlalu lalang dengan wajah beku, membawa cicilan motor dan paket ekspres. Tak satu pun berhenti untuk melihat pesta gila para puisi ini. Karena siapa peduli? Siapa butuh puisi, saat semua orang lebih butuh kode promo dan janji palsu berlapis cashback? Di tengah keributan, seorang Pantun Teka-teki Tua masuk. Ia menyeret koper penuh pertanyaan tak terjawab. Ia berkata pelan, "Anak-anak, dunia ini bukan tempat untuk puisi. Dunia ini pasar malam, penuh lampu bohong dan permen beracun." Semua puisi terdiam. Lalu mereka tertawa keras, sangat keras. Karena mereka tahu, puisi memang tidak cocok di dunia semacam ini. Tapi justru karena itulah, mereka harus tetap mabuk dan berjoget. Sebelum pesta berakhir, satu puisi tua — berdebu dan hampir sobek — naik ke atas meja. Dengan suara serak, ia membaca. "Hidup ini omong kosong, tapi sialnya, kita jatuh cinta pada setiap omong kosong itu." Seketika, semua puisi berdiri. Mereka mengangkat gelas-gelas kosong ke langit. Mereka bersulang, bukan untuk kemenangan, bukan untuk harapan. Mereka bersulang untuk kesia-siaan yang indah. Hari Puisi Nasional ditutup dengan tawa kecil, mabuk kecil, luka kecil. Dan sebuah janji bisu. "Kita akan tetap menulis. Meskipun dunia sudah lupa cara membaca." * Jakarta, 28 April 2025

Antara Adegan Absurd dan Monolog Sunyi

Hanya ilustasi. (Gambar: AI). Tulisan ini saya buat untuk penyeimbang, atau entah apalah namanya. Dari tulisan, Efek Jokowi: Teater dalam Gang Mati, Politik Busuk Tumbuh di Mana-mana. Yang ditulis Buni Yani di sebuah WAG, di mana saya tergabung sebagai anggota. Oke. Gitu, ya? Antara Adegan Absurd dan Monolog Sunyi Yoss Prabu Di panggung bernama Indonesia, Jokowi adalah sutradara yang sering keluar masuk peran. Kadang jadi Presiden, kadang jadi influencer jalan tol, kadang juga cameo di panggung-panggung rakyat. Tapi siapa sangka, di balik pidatonya yang hemat kata dan senyumnya yang hemat kerutan, beliau adalah deus ex machina - dewa mesin - bagi dunia teater Indonesia, setidaknya di mata mereka yang pandai membaca subteks dan pandai berakting sebagai optimistis. Di era Jokowi, teater Indonesia mengalami lonjakan, lonjakan semangat, bukan dana. Semacam klimaks tanpa properti, lakon tanpa panggung. Tapi begitulah seni, hidup di antara celah-celah anggaran dan harapan. Para pelakon teater belajar satu hal penting dari rezim itu, bagaimana berdiri gagah di tengah minimnya dukungan, tapi tetap mampu menertawakan absurditas hidup dengan naskah yang ditulis dari air mata. Kita harus akui, Jokowi berjasa memperluas panggung teater. Bukan hanya di Taman Ismail Marzuki atau gedung-gedung kesenian, tapi juga di balai desa, di pinggir jalan, bahkan di media sosial. Di era Jokowi siapa pun bisa jadi aktor, aktivis, menteri, buzzer, bahkan netizen dengan followers tiga digit. Semua berlomba berekspresi. Sebuah bentuk performance art nasional yang tanpa sadar ditulis dan disutradarai oleh atmosfer zaman Jokowi. Teater tak lagi sekadar pertunjukan, tapi gaya hidup. Rakyat antre minyak goreng? Itu drama realisme sosial. Menteri pidato panjang lebar tanpa isi? Monolog absurd ala Beckett. Sidang DPR? Improvisasi komedi situasi. Dan jangan lupa orkestra media yang mengiringi semuanya dengan nada mayor saat minor sebenarnya lebih cocok. Jokowi tak menciptakan teater, tapi ia menciptakan iklim di mana teater menjadi niscaya. Ia tak menulis naskah, tapi hidup rakyat menyediakan bahan baku drama yang melimpah. Ia tak memberi banyak dana, tapi memberi banyak dilema dan, bukankah dilema adalah sahabat karib seni panggung? Namun jangan keliru, di balik satir ini ada rasa terima kasih. Di eranya, setidaknya teater tak sepenuhnya tenggelam. Beberapa festival hidup kembali, beberapa komunitas diberi ruang. Meski dana masih seperti ilusi dalam dialog surealis, tapi semangat terus ditopang oleh absurditas negara yang kadang terasa seperti panggung Theatre of the Oppressed versi tropis. Melankoli datang saat kita sadar, di negeri ini, seni adalah anak tiri yang selalu diminta sabar. Tapi teater mengajarkan kita, bahkan dari panggung reyot dan dialog tak dibayar, kita bisa melahirkan perlawanan, cinta, dan tawa yang jujur. Maka, untuk segala perannya yang disengaja atau tidak, kita berterima kasihlah pada Jokowi. Karena dalam dramanya yang besar itu, kita semua diberi peran. Meski cuma jadi figuran yang harus berdialog dengan kesunyian. Jakarta, 26 April 2025 *

Emansipasi di Antara Wajan, Wi-Fi, dan Wacana

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). Sudahkah emansipasi dan pendidikan perempuan di Indonesia terwujud? Emansipasi di Antara Wajan, Wi-Fi, dan Wacana Yoss Prabu Kata orang, emansipasi sudah terwujud. Katanya. Seperti kata mantan yang bilang masih sayang, tapi katanya. Tapi apakah betul perempuan Indonesia hari ini sudah merdeka dari sekat-sekat patriarki, atau sekadar dipindahkan dari dapur ke grup WhatsApp keluarga? Kita bicara tentang emansipasi, sambil masih menanyakan, “Kapan nikah?” ke perempuan lulusan S2. Kita bicarakan pendidikan perempuan, sambil meragukan kemampuan perempuan jadi pemimpin. Seolah IQ turun drastis saat ovarium aktif. Di negeri ini, R.A. Kartini dijadikan ikon, tapi bukunya tak pernah dibaca. Namanya dijadikan nama jalan, lalu dilindas mobil-mobil yang tak tahu makna perjuangannya. Setiap 21 April, perempuan diminta pakai kebaya, lalu dipajang di Instagram dengan caption, “Kartini masa kini.” Padahal hidupnya masih dikurung ekspektasi, dan Instagramnya dikurasi seperti etalase toko yang dijaga ketat oleh opini publik. Pendidikan perempuan? Ya, angka partisipasi makin naik. Tapi coba tanya, berapa banyak yang bebas memilih jurusan, karier, dan pasangan hidup tanpa dibayang-bayangi suara ibu yang bilang, “Nanti laki-laki minder kalau kamu terlalu pintar?” Mari kita jujur. Emansipasi hari ini seringkali hanya kosmetik. Dandanan luar yang tampak progresif, tapi di dalam, masih penuh catatan kaki. "Boleh pintar, tapi jangan galak", "Boleh sukses, asal tetap masak", "Boleh mandiri, asal jangan lebih kaya dari suami." Tapi, jangan salah. Perempuan Indonesia itu makhluk paling tangguh setelah cicilan Toyota All New Kijang Innova dan tugas negara. Mereka bisa membaca Derrida, seorang filsuf kontemporer Prancis, sambil gendong anak. Kerja sampai malam lalu masih ditanya kenapa dapur belum bersih. Mereka tak sekadar ingin berdiri sejajar, tapi ingin berdiri bebas, dengan hak untuk memilih diam atau bersuara, untuk menolak atau mencinta, untuk menjadi ibu, CEO, atau penyair yang menulis puisi di bawah langit Jakarta yang penuh polusi dan prasangka. Ada harapan. Ada perempuan yang kini jadi profesor, petani, pemimpin, pejuang lingkungan, aktivis, dan juga ibu rumah tangga yang mendidik generasi masa depan dengan tangan penuh kasih dan kepala penuh ilmu. Tapi jalan masih panjang, dan tanah ini masih berlumpur patriarki. Emansipasi bukan sekadar perempuan naik panggung, tapi siapa yang menyalakan lampu. Bukan hanya soal jumlah lulusan perempuan, tapi bagaimana suara mereka didengar. Dan pendidikan bukan sekadar ijazah, tapi keberanian berpikir merdeka. Jadi, sudahkah emansipasi dan pendidikan perempuan di Indonesia terwujud? Sudah, tapi belum selesai. Karena revolusi ini bukan sprint, tapi marathon. Dan perempuan Indonesia, dengan langkah tegap dan mata berkaca-kaca, terus berlari. Bukan untuk menjadi Kartini, tapi menjadi diri mereka sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah puisi paling indah dalam sejarah bangsa ini. "Emansipasi di Antara Wajan, Wi-Fi, dan Wacana" Kata orang, emansipasi sudah terwujud. Katanya. Seperti kata mantan yang bilang masih sayang—katanya. Tapi apakah betul perempuan Indonesia hari ini sudah merdeka dari sekat-sekat spatriarki, atau sekadar dipindahkan dari dapur ke grup WhatsApp keluarga? Kita bicara tentang emansipasi, sambil masih menanyakan, “Kapan nikah?” ke perempuan lulusan S2. Kita bicarakan pendidikan perempuan, sambil meragukan kemampuan perempuan jadi pemimpin. Seolah IQ turun drastis saat ovarium aktif. Di negeri ini, R.A. Kartini dijadikan ikon, tapi bukunya tak pernah dibaca. Namanya dijadikan nama jalan, lalu dilindas mobil-mobil yang tak tahu makna perjuangannya. Setiap 21 April, perempuan diminta pakai kebaya, lalu dipajang di Instagram dengan caption, “Kartini masa kini.” Padahal hidupnya masih dikurung ekspektasi, dan Instagramnya dikurasi seperti etalase toko yang dijaga ketat oleh opini publik. Pendidikan perempuan? Ya, angka partisipasi makin naik. Tapi coba tanya, berapa banyak yang bebas memilih jurusan, karier, dan pasangan hidup tanpa dibayang-bayangi suara ibu yang bilang, “Nanti laki-laki minder kalau kamu terlalu pintar?” Mari kita jujur. Emansipasi hari ini seringkali hanya kosmetik. Dandanan luar yang tampak progresif, tapi di dalam, masih penuh catatan kaki. "Boleh pintar, tapi jangan galak", "Boleh sukses, asal tetap masak", "Boleh mandiri, asal jangan lebih kaya dari suami." Tapi, jangan salah. Perempuan Indonesia itu makhluk paling tangguh setelah urusan cicilan Wuling New Cloud EV dan tugas negara. Mereka bisa membaca buku novel perempuan sambil gendong anak, kerja sampai malam lalu masih ditanya kenapa sempak suami masih pada kotor semua. Mereka tak sekadar ingin berdiri sejajar, tapi ingin berdiri bebas, dengan hak untuk memilih diam atau bersuara, untuk menolak atau mencinta, untuk menjadi ibu, CEO, atau penyair yang menulis puisi di bawah langit Jakarta yang penuh polusi dan prasangka. Ada harapan. Ada perempuan yang kini jadi profesor, petani, pemimpin, pejuang lingkungan, aktivis, dan juga ibu rumah tangga yang mendidik generasi masa depan dengan tangan penuh kasih dan kepala penuh ilmu. Tapi jalan masih panjang, dan tanah ini masih berlumpur patriarki. Emansipasi bukan sekadar perempuan naik panggung, tapi siapa yang menyalakan lampu. Bukan hanya soal jumlah lulusan perempuan, tapi bagaimana suara mereka didengar. Dan pendidikan bukan sekadar ijazah, tapi keberanian berpikir merdeka. Jadi, sudahkah emansipasi dan pendidikan perempuan di Indonesia terwujud? Sudah. Tapi belum selesai. Karena revolusi ini bukan sprint, tapi marathon. Dan perempuan Indonesia, dengan langkah tegap dan mata berkaca-kaca, terus berlari. Bukan untuk menjadi Kartini, tapi menjadi diri mereka sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah puisi paling indah dalam sejarah bangsa ini. Kali ini. Ada sosok perempuan yang menjadi perhatian. R.A. Kartini namanya. Perempuan dengan pena setajam luka dan hati selembut senja Jepara. Ia menulis bukan dengan tinta, tapi dengan air mata yang disulap jadi api. Ia jatuh cinta pada ilmu pengetahuan seperti remaja jatuh cinta pada puisi, pelan, dalam, dan penuh harap. Kini namanya dipuja, tapi pikirannya sering dilupa. Kartini bukan sekadar ibu kebaya dan parade sekolah dasar, tapi pemberontak sunyi yang bertanya, mengapa perempuan harus diam? Ia tak ingin jadi simbol, ia ingin jadi perubahan. Dan kita, generasi Wi-Fi, apakah hanya meneruskan unggahan fotonya atau benar-benar meneruskan perjuangannya? * Jakarta, 20 April 2025.