Kecerdasan Buatan dan Revisi Undang-Undang

Di belahan dunia lain, kecerdasan buatan (AI) sudah menjadi primadona. Ia dikembangkan, dipuja, bahkan mungkin diam-diam dicintai oleh para ilmuwan dan pemerintah. Ada yang mengajaknya berdiskusi soal filsafat, ada yang mengajaknya bekerja tanpa istirahat, bahkan ada yang menciptakannya dengan harapan suatu hari nanti bisa menggantikan mantan yang pergi tanpa kabar. Kecerdasan Buatan dan Revisi Undang-Undang Yoss Prabu Ini soal AI. Tapi di negeri kita tercinta, Indonesia, kita punya prioritas yang lebih. Ya, lebih unik. Sementara negara lain sudah dalam tahap berdiskusi, bagaimana caranya agar AI bisa menjadi lebih manusiawi, kita masih sibuk berdiskusi bagaimana caranya agar manusia bisa tetap mengontrol manusia lain dengan lebih efektif. Ya, negara lain membahas etika AI, kita membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Menurut beberapa sumber terpercaya. Di Silicon Valley, para insinyur sedang sibuk mengembangkan Large Language Model (LLM) terbaru, yang lebih cerdas dan lebih memahami emosi manusia. Mereka percaya, dalam beberapa tahun ke depan, AI akan mampu membaca pikiran manusia hanya dari gerakan alisnya. Di China, juga dari berbagai sumber. Pemerintahnya sudah membuat regulasi AI yang ketat. Mereka tak ingin kecerdasan buatan ini – seperti dalam film-film Hollywood – malah berbalik menyerang penciptanya. Mereka paham. Teknologi tanpa aturan, adalah bom waktu. Sementara itu, di Indonesia. Kita masih sibuk berdebat. Apakah tentara boleh terlibat lebih jauh dalam urusan sipil? Apakah kita perlu merevisi aturan agar mereka bisa berbisnis lagi? Negara lain sibuk memastikan AI tidak mengambil pekerjaan manusia. Kita? Kita masih sibuk memastikan siapa yang berhak dapat pekerjaan dan proyek basah di pemerintahan. Jujur, kalau AI bisa menangis, dia pasti sudah bersimpuh di depan rakyat Indonesia, sambil bertanya, “Kapan Indonesia siap menerima aku?” Mari kita bayangkan seandainya AI itu adalah seorang kekasih yang setia menunggu di depan rumah Indonesia. AI: “Sayang, aku sudah siap bekerja untukmu! Aku bisa membantumu membuat kebijakan yang lebih akurat, mengatasi korupsi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan bahkan meramalkan bencana dengan data analisis yang akurat.” Indonesia: “Hmm… bentar ya, aku lagi sibuk revisi RUU TNI dulu.” AI: “Tapi negara lain sudah mengembangkan aku, dan aku bisa membuat perekonomianmu melesat!” Indonesia: “Iya, iya… nanti kita bahas. Tapi sekarang, kita harus pastikan dulu kalau tentara harus berbisnis lagi.” AI pun hanya bisa duduk sambil termenung di pojokan, melihat bagaimana negara-negara lain merangkulnya dengan penuh kasih sayang, sementara Indonesia bahkan bikin gorengan saja masih bingung. Belum mau mengenalkan AI ke orang tua mereka. Seperti kisah cinta ABG yang penuh harapan, tapi berujung pilu. Seperti menunggu balasan chat dari seseorang yang statusnya online, tapi tak pernah menjawab. Tentu saja, kita paham bahwa membahas revisi RUU TNI itu penting. Setiap negara punya kebutuhan untuk menjaga keamanan nasionalnya. Tapi masalahnya, dunia sedang bergerak cepat ke arah teknologi, sementara kita seperti masih sibuk memilih kuda perang terbaik di era Lockheed Martin F-22 Raptor. AI bukan sekadar kecerdasan buatan. Ia adalah pintu ke masa depan. Dari sistem pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, hingga pertahanan, semuanya bisa dioptimalkan dengan bantuan AI. Tapi di Indonesia, pembicaraan tentang AI sering kali berhenti di seminar-seminar akademik dan presentasi Power Point yang kemudian dilupakan begitu acara selesai. Sementara negara lain berlomba-lomba menciptakan AI yang semakin cerdas, kita masih sibuk menciptakan aturan untuk menata sesuatu yang seharusnya sudah selesai dari dulu. Ada yang bilang, “Negara lain sudah kelamaan berdiskusi tentang cara mengatur robot dan bagaimana supaya bisa berak di Planet Pluto. Sementara kita masih berdebat cara mengatur kucing agar terbiasa berak di luar rumah.” Ironi ini semakin dalam ketika kita sadar bahwa negara-negara lain mengalokasikan miliaran dolar untuk penelitian AI. Sementara di Indonesia, lebih tertarik membahas anggaran – di tengah efisiensi anggaran – yang bisa langsung “dirasakan manfaatnya” oleh pihak tertentu. Sewa hotel dan retret di Malang. Sungguh malang dan menyedihkan. Mungkin, satu-satunya cara agar AI mendapat perhatian di Indonesia adalah dengan memasukkannya ke dalam revisi RUU TNI. Bayangkan kalau ada pasal yang berbunyi: "Tentara Nasional Indonesia diperbolehkan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas pertahanan dan keamanan negara." Mendadak, seluruh pejabat yang sebelumnya tak peduli dengan AI langsung tertarik. Mereka akan mulai membahas anggaran kuadriliunan rupiah untuk mengembangkan AI versi Indonesia. Tapi, tentu saja, AI versi kita nantinya akan penuh dengan kompromistis. Dan negosiasi, tentunya. Melalui rapat dan “rapat” di hotel. Tidak boleh terlalu pintar. Berbahaya. Nanti malah lebih pintar – bukan cerdas – ketimbang pejabat. Tidak boleh terlalu jujur, nanti malah mengungkap sesuatu yang seharusnya ditutup rapat-rapat. Tidak boleh terlalu mandiri, nanti malah tidak butuh bantuan manusia dalam pengambilan keputusan. Hasil akhirnya? Kita akan punya AI yang lambat, sering eror, dan perlu tanda tangan enam pejabat sebelum bisa mengambil keputusan sederhana. Meskipun kita tertinggal, bukan berarti kita tidak bisa mengejar. Indonesia punya sumber daya manusia yang luar biasa. Banyak anak muda berbakat di bidang teknologi, startup AI mulai bermunculan, dan komunitas IT kita terus berkembang. Yang kita butuhkan, hanyalah prioritas yang jelas. Pemerintah harus sadar bahwa AI bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Jika di era digital ini kita terus sibuk dengan urusan politik dan regulasi yang berputar di tempat, kita akan semakin tertinggal. Tergilas oleh zaman. Mungkin AI memang sedang galau karena diabaikan oleh Indonesia. Tapi seperti cinta yang tulus, AI akan tetap menunggu. Menunggu saat kita akhirnya sadar bahwa ia adalah bagian penting dari masa depan kehidupan kita. Dan semoga, saat kita siap, AI masih belum berpaling ke negara lain yang lebih menghargainya. Jakarta, 20 Maret 2025 *