Ujian Kesabaran Buat Anak Negeri

Ujian Kesabaran Buat Anak Negeri Yoss Prabu Hari itu. Beberapa hari lalu. Masih pagi buta, ketika ayam belum lagi sempat berkokok. Dan Kang Juhi sempat ikut antrean di pangkalan gas, yang telah melingkar lebih panjang dari utang negara. Bersama-sama para ibu rumah tangga yang membawa tabung kosong bagai membawa harapan, yang sayangnya, sering kali pupus di tengah jalan. Akibat stok habis. Sementara itu, di kejauhan, ada pedagang yang berhasil membawa pulang lima tabung sekaligus – katanya "untuk usaha kecil." Tapi kok tiap hari borong? Masalah antrean gas elpiji 3 kg ini sudah seperti sinetron tak berkesudahan, selalu ada episode baru. Pemerintah bilang, "Gas subsidi hanya untuk yang berhak!" Tapi siapa yang berhak? Karena di lapangan, yang membeli bukan cuma masyarakat kecil, tapi juga mereka dari kelas atas. Sementara itu, mak-mak yang benar-benar butuh, harus puas pulang dengan tangan kosong dan perasaan miris. Entah bagaimana, gas elpiji 3 kg bisa lebih sulit didapat daripada tiket konser artis Korea. Pemerintah bilang stok cukup, tapi di lapangan, antreannya tetap mengular. Kang Juhi menganalisis, kemungkinannya ada dua. Dalam benaknya. Pertama, gasnya nyasar ke dimensi lain; atau kedua, ada tangan-tangan gaib yang lebih dulu mengambil jatah sebelum rakyat kebanyakan bisa mencium baunya. Juga masih dalam pikiran Kang Juhi. Berulang kali pemerintah janji akan mengawasi distribusi gas. Tapi kenyataannya, bocor lebih parah dari pipa air di rumah kos tua. Ada saja modus penimbunan, pengoplosan, atau penjualan di atas harga eceran tertinggi. Mungkin pemerintah perlu menugaskan petugas BIN atau CIA supaya tahu ke mana gas-gas itu pergi. Kalau masih bocor juga? Itu berarti, tanya Tuhan. Tapi Kang Juhi juga mencoba menganalisisnya dari sisi positifnya. Antrean gas ini bisa menjadi ajang mempererat tali persaudaraan antarwarga. Dari yang tadinya hanya sekadar kenal nama, sekarang jadi teman seperjuangan. Tapi tentu, ini bukan solusi yang ideal. Masa kita harus bonding setiap minggu karena harus antre gas? Kalau pemerintah serius, seharusnya antrean ini bisa jadi kenangan, bukan rutinitas. Dalam hal ini, dan itu kali sering terjadi, pemerintah suka merespons masalah dengan ide-ide canggih, seperti pembelian berbasis KTP atau aplikasi digital. Tapi menurut analisis Kang Juhi, kalau sekadar beli gas saja harus buka aplikasi dan verifikasi KTP, bukankah itu justru menambah beban rakyat? Jangan-jangan nanti beli bawang merah juga perlu scan retina! Jadi, rakyat butuh gas. Dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan harga murah meriah, yang terjangkau dompet kaum marjinal. Bukan janji-janji manis yang mbulshit. Yang pada akhirnya, rakyat hanya ingin satu hal sederhana: bisa masak tanpa harus berjuang seperti sedang audisi reality show. Kata Kang Juhi dalam hati, “Jangan jadikan kami kelinci percobaan?” Seolah-olah peraturan itu untuk ajang uji coba. Atau memang merupakan uji coba. Apabila banyak kecaman. Ya, kembalikan itu kekeadaan semula. Pemerintah sebaiknya berhenti memberikan solusi setengah matang dan mulai memasak kebijakan yang benar-benar matang – tanpa takut kehabisan gas di tengah jalan. Yang pasti. Antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg sering kali menjadi masalah bagi masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi itu. Ada beberapa kritik yang bisa disampaikan kepada pemerintah terkait masalah ini. Dalam hal ini juga termasuk distribusi yang tidak merata. Karena menurut pengamatan Kang Juhi, banyak daerah mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, sementara di tempat lain stoknya berlebih. Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi agar lebih merata dan adil. Termasuk pengawasan lemah terhadap Penyelewengan. Itu penting. Banyak kasus elpiji bersubsidi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti pengusaha atau pedagang besar. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi distribusi agar subsidi tepat sasaran. Juga tidak bisa dilupakan, kurangnya sosialisasi tentang subsidi. Terbukti masih banyak masyarakatnya yang tidak tahu bahwa elpiji 3 kg hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar mereka yang mampu beralih ke gas nonsubsidi. Dalam hal ini. Yang tidak kalah penting. Termasuk solusi jangka panjang yang abu-abu. Sampai saat ini, belum ada solusi konkret untuk mengatasi ketergantungan pada elpiji bersubsidi. Pemerintah perlu mencari alternatif, seperti mendorong penggunaan energi lain yang lebih stabil dan mudah diakses. Pun, perlu menjadi perhatian juga. Sistem pembelian yang tidak efektif. Wacana penggunaan sistem pembelian berbasis KTP atau kartu khusus sering kali tidak berjalan dengan baik karena lemahnya pendataan dan implementasi di lapangan. Pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini agar masyarakat tidak terus menerus mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Begitu menurut Kang Juhi. *