17 + 8 Romansa Reformasi yang Tertunda

 

17 + 8

Romansa Reformasi yang Tertunda

 

Oleh: Yoss Prabu

 

Di negeri +62 yang terkenal dengan keajaiban nasi padang bisa utang dulu bayar belakangan. Kini rakyat punya menu baru, 17+8 Tuntutan Rakyat. Viral di medsos, diangkat dari status influencer, diangkat lagi di jalanan, lalu dilempar tepat ke pintu gerbang DPR. Singkatnya, rakyat sudah muak dijadikan penonton sinetron politik yang episodenya panjang tapi ceritanya tetap. “Uangmu untuk gaji kami, sabarmu untuk salah kami.”

Apa isinya? Bayangkan sebuah daftar belanja emak-emak, tapi isinya bukan cabai rawit atau minyak goreng, melainkan keadilan, transparansi, dan harapan. Ada 17 tuntutan jangka pendek (harus kelar dalam seminggu) dan 8 tuntutan jangka panjang (harus beres setahun). Kalau DPR dan pemerintah gagal, rakyat siap bilang. Check out gagal, bubarkan keranjang belanja DPR.

Tuntutan 17 poin, lebih mirip emergency call. Dari tarik TNI kembali ke barak, hentikan kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi kasus Affan Kurniawan & Umar Amarudin, hingga pembekuan kenaikan gaji DPR yang konon hobinya menambah fasilitas tapi lupa kerja. Bahkan ada permintaan manis. Partai politik harus “umumkan komitmen berpihak pada rakyat". Lucu, ya. Sama seperti minta mantan untuk setia, bisa saja. Tapi rasanya mustahil.

Polisi juga kena semprot. “Hentikan kekerasan, taati SOP!” kata rakyat. Ironis, SOP itu ada, tapi sering lebih rapi di laci ketimbang di lapangan. Sementara untuk sektor ekonomi, rakyat menagih upah layak, perlindungan dari PHK massal, dan dialog buruh yang bukan sekadar seremonial kopi darat. Intinya, 17 poin ini seperti deadline skripsi. Harus selesai dalam seminggu, kalau tidak, siap-siap kena demo babak 2.

“Tuntutan 8 poin jangka panjang, lebih filosofis. Bersihkan DPR, reformasi partai politik, revisi sistem perpajakan biar adil, sahkan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian. Dan lagi-lagi, TNI balik barak tanpa alasan bercocok tanam di proyek “food estate”. Ditambah penguatan Komnas HAM serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi yang bikin rakyat ngos-ngosan. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi mimpi romantis rakyat. Sebuah negara yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan pada elite yang sibuk selfie di parlemen.

Di balik semua ini, ada aroma melankolis. Nama-nama korban yang disebut – Affan, Umar, dan lain – adalah wajah nyata dari harga demokrasi. Mereka bukan sekadar headline berita, tapi luka yang masih basah. Rakyat menuntut investigasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menegakkan janji paling sederhana. “Negara melindungi segenap bangsa.”

Ah, betapa indah kalimat itu di buku teks PKN, betapa getir rasanya di jalanan penuh gas air mata.

Drama pun pecah di depan gedung DPR. Massa mahasiswa, influencer, BEM, semua berbaur dalam satu orkestra protes. Ada yang bawa poster, ada yang bawa tenda, seolah bilang, “Kalau DPR ogah dengar, ya kita camping di sini sekalian.” Bahkan BEM Unindra tak segan menulis resolusi paling pedas, “#BubarkanDPR”. Sederhana tapi menohok, seperti SMS putus cinta. Singkat, jelas, bikin sakit hati.

Di tengah itu, ada juga sisi humor. Andovi dan Jovi menyebut tuntutan ini gampang, “Tinggal ceklis!” Katanya, 17 poin bisa selesai kalau ada niat. Ceklis seperti belanja di e-commerce. Sayangnya di republik ini, satu ceklis bisa makan waktu satu dekade.

Namun, di balik humor dan drama, tuntutan ini punya sisi filosofis yang dalam. Rakyat sejatinya hanya ingin didengar, dilibatkan, dan diperlakukan sebagai manusia. Demokrasi bukan hanya kotak suara lima tahun sekali, tapi ruang dialog setiap hari. Romantis, kan? Ya, romantis sekali, kalau saja elite politik benar-benar bisa jatuh cinta pada rakyatnya, bukan pada rekeningnya.

Maka, “17+8 Tuntutan Rakyat”, bukan sekadar daftar. Tapi puisi panjang penuh darah, keringat, dan harapan. Ia adalah serenada rakyat untuk negaranya, kadang dinyanyikan dengan air mata, kadang dengan teriakan, kadang dengan canda sinis. Sebuah doa agar Indonesia tidak lagi jadi panggung drama penuh aktor palsu, tapi rumah yang adil dan manusiawi.

Dan bila tuntutan ini diabaikan? Ya, rakyat mungkin akan menulis lagi, kali ini bukan “17+8”, tapi cukup dua kata yang lebih singkat, lebih keras, dan lebih menakutkan.

“Revolusi Rakyat”.

 

Diolah dari:

-         <https://news.detik.com/berita/d-8093935/isi-17-8-tuntutan-rakyat-bergema-di-medsos-dan-dibawa-ke-aksi-di-dpr>

 

-         https://kumparan.com/kumparannews/isi-tuntutan-demo-25-agustus-di-dpr-hapus-tunjangan-stop-pemborosan-anggaran-25j0E3PRst6

 

*

 

Jakarta, 04 Septenber 2025.