Saling Tuding dari Sebuah Opera

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Ironis, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

 

Saling Tuding dari Sebuah Opera

Oleh: Yoss Prabu

 

Jakarta kembali bersiap. Bukan karena konser Coldplay atau resepsi artis, melainkan sebuah panggung akbar bernama “demo buruh”. Ribuan pekerja dari Bekasi, Karawang, Bogor, Depok, hingga Tangerang berencana menumpahkan suara di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden. Temanya sederhana namun klasik. “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.” Singkatnya, HOSTUM. Nama yang terdengar lebih seperti band indie ketimbang gerakan massa, tapi justru di situlah daya tariknya.

Polisi, sebagaimana naskah tetap dalam drama jalanan, sudah menyiapkan diri sebagai antagonis berwibawa. Polisi menyebut, lalu lintas akan direkayasa secara “situasional”. Terjemahannya sederhana. Kalau massa besar, jalan ditutup. Kalau kecil, biarkan saja. Mirip cinta remaja galau di ibu kota. Kalau terlalu ramai, cari jalan lain. Kalau sepi, silakan lewat. Meski demikian ada aatu larangan keras: jangan sampai buruh masuk jalur tol. Polisi akan menegakkan hukum sekeras ayah galak yang berkata, “Silakan main di halaman, asal jangan naik genteng.”

Namun yang sebenarnya, apa isi hati buruh hingga rela berpanas-panasan, diteriaki sopir macet, dan ditatap pedagang kaki lima dengan penuh curiga? Jawabannya, enam bab kisah yang mereka tulis dengan keringat.

Pertama. Sandal Jepit. Outsourcing adalah patah hati kolektif. Buruh diperlakukan seperti sandal jepit. Dipakai bila perlu, dibuang saat aus. Tak ada janji setia, tak ada jaminan hari tua.

Kedua. Dompet Kurus. Upah murah adalah hubungan beracun. Selalu memberi, jarang menerima. Gaji yang tak cukup bahkan untuk menandingi cicilan motor pejabat.

Ketiga. Puisi Cabai. Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen hanya angka. Bagi buruh, itu berarti, bisa beli cabai atau tidak. Karena harga cabai naik-turun seperti pacar galau yang ditinggal.

Keempat. Undangan Tanpa Nama. PP Nomor 35 Tahun 2021 terasa seperti undangan pesta yang tak pernah mencantumkan nama mereka. Datang, bekerja, tapi tak pernah dianggap keluarga.

Kelima. Superhero yang Ditunggu. PHK (pemutusan hubungan kerja) datang seperti badai. Buruh menuntut Satgas khusus, entah berjubah Batman atau berkeris Wiro Sableng, asalkan bisa menahan tangan perusahaan yang terlalu mudah berkata, “Anda dipecat.”

Keenam. Kopi Sachet Rasa Kopi. PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Rp4,5 juta hanya cukup untuk kos sempit dan kopi sachet. Buruh ingin naik ke Rp7,5 juta. Pajak adil mestinya bukan beban bagi yang miskin, sementara yang kaya bisa menguap santai.

Enam bab ini bukan sekadar tuntutan. Melainkan kisah cinta, luka, dan harapan. Dari sandal jepit sampai kopi sachet, semua ditulis di jalanan dengan suara serak di bawah matahari.

Ironisnya, setelah ribuan suara berteriak di Jalan Gatot Subrota, pemerintah justru bertanya, siapa dalangnya? Seakan-akan demo buruh hanyalah pertunjukan wayang dengan dalang misterius yang menggerakkan. Padahal, dalang sesungguhnya duduk manis di kursi empuk. Eksekutif dan legislatif dengan kebijakan yang memprovokasi. Outsourcing dilegalkan, upah ditekan, aturan berpihak pada pemodal. Jika ada yang layak dituding provokator, justru mereka. Para pembuat undang-undang yang lebih sibuk melayani pemodal ketimbang rakyat. Di sinilah ironi menjadi opera. Rakyat yang meminta singkong rebus dianggap pengacau, sementara penguasa yang mencuri nasi pulen disebut negarawan.

Gerakan ini tak hanya di Jakarta. Dari Bandung hingga Jayapura, dari Lampung sampai Ternate, buruh menggelar aksi serentak. Indonesia serasa panggung besar, dengan naskah sama. Perjuangan hidup di negeri yang katanya kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Tapi pekerjanya harus terus menagih janji.

HOSTUM ingin berjalan damai. Bahkan di tengah panas dan teriakan. Ada romantisme. Buruh berbagi air mineral, bendera serikat jadi payung bersama, harapan dibagi sama rata. Romantisme jalanan ini tak kalah manis dibanding selfie muda-mudi di Bundaran HI.

Namun di balik yel-yel, ada kesedihan melankolis. Tuntutan mereka selalu sama dari tahun ke tahun. Upah layak, kerja aman, perlakuan manusiawi. Seperti lagu lama yang terus diputar, sementara pemerintah pura-pura tuli.

Jakarta pada akhirnya memang panggung sarkastisk. Jalanan macet bukan karena pesta rakyat, melainkan rakyat menuntut pesta hak. Polisi tersenyum kecut mengatur lalu lintas, pengendara menggerutu, dan buruh berharap suara mereka masuk ke ruang rapat ber-AC.

Kini, pemerintah sibuk mencari kambing hitam. Tapi rakyat sudah paham. Kambing hitam itu bukan buruh, melainkan kebijakan yang dilahirkan di Istana dan disahkan di Senayan.

Bila penguasa terus menganggap kritik sebagai makar, demo sebagai kerusuhan, dan jeritan rakyat sebagai gangguan, maka sebenarnya dalang kerusuhan ada di kursi kekuasaan itu sendiri.

Sejarah selalu mencatat. Bukan rakyat yang menggulingkan pemerintah, tapi pemerintah yang meruntuhkan dirinya sendiri. Dengan kesombongan, ketidakadilan, dan kebijakan yang mengkhianati janji konstitusi.

*

Jakarta, 02 September 2025.