Air Mata yang Tak Pernah Masuk Risalah Sidang

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

DPR didemo lagi. Rakyat teriak soal harga bahan pokok. Mereka rapat soal proyek yang bisa dibagi. Rakyat menjerit soal anak-anak putus sekolah, mereka sibuk debat siapa yang pantas menjadi ketua panitia. Ironis, bukan? Bangsa ini punya teater termegah, tapi lakonnya selalu sama. Komedi busuk dengan tiket termahal.

 

Air Mata yang Tak Pernah Masuk Risalah Sidang

Oleh: Yoss Prabu

 

Ada suara yang pecah di depan pagar tinggi itu. Suara rakyat yang berderai, yang menggeram, yang seakan tak pernah benar-benar didengar. Gedung megah bercat putih berdiri kokoh, dijaga aparat dengan tameng baja, seakan lebih layak melindungi kursi empuk daripada hati rakyat yang compang-camping.

Hari itu, DPR kembali didemo. Bukan pertama, bukan kedua, entah sudah keberapa kalinya. Tetapi setiap kali rakyat datang dengan luka di dada, setiap kali pula gedung itu hanya menutup mata. Orang-orang berteriak sampai serak, memegang poster lusuh bertuliskan harapan yang patah, sementara dari dalam sana – para wakil yang katanya “rakyat titipkan suara” – sibuk dengan agenda mereka sendiri.

Mengapa? Karena janji sudah jadi barang dagangan. Karena suara rakyat dianggap tiket masuk, bukan amanah. Karena kursi yang diduduki lebih dipandang sebagai trofi kekuasaan, bukannya tanggung jawab.

Dan pada akhirnya, partai-partai pun mulai menarik kadernya. Satu per satu, ada yang diminta mundur, ada yang “dicabut mandatnya.” Mereka bilang ini demi meredam amarah rakyat. Mereka bilang ini demi menyelamatkan nama baik partai. Tapi siapa yang sebenarnya mereka selamatkan? Nama baik partai, atau hati rakyat yang remuk?

Di depan pagar itu, ada seorang bapak tua. Rambutnya memutih, kulitnya menggelap terbakar matahari. Ia mengangkat poster dengan tangan gemetar, “Anakku mati di jalan karena kebijakanmu.” Suaranya pecah, tubuhnya ringkih. Ia menangis bukan karena kehilangan kursi, tapi karena kehilangan darah daging. Bagi dia, DPR bukan lagi rumah harapan, melainkan gedung dingin tempat keputusan-keputusan yang merampas masa depan bangsa.

Ada pula seorang ibu yang menggenggam foto anaknya. Mahasiswa yang dulu rajin turun ke jalan, kini hanya tersisa dalam bingkai. “Kalian bilang, kalian wakil rakyat. Rakyat yang mana? Karena anakku mati di jalanan menuntut kalian, bukan karena musuh asing, tapi karena kalian sendiri.” Suaranya parau, menusuk lebih tajam daripada batu yang dilemparkan ke pagar.

Mereka yang ditarik pulang dari kursi empuk DPR mungkin merasa malu, mungkin juga tidak. Tetapi rakyat hanya melihat. Darah sudah tumpah, air mata sudah terlalu membanjir. Dan penarikan itu hanyalah tambal sulam di kain yang sudah lama robek.

DPR didemo bukan karena rakyat benci tanpa sebab. Mereka didemo karena janji tidak ditepati, karena suara rakyat dianggap kentut. Karena keputusan yang lahir di ruangan ber-AC itu tidak pernah sejalan dengan jeritan di kolong-kolong jalan layang ibu kota. Plus lorong-lorong kampung.

Setiap kali rakyat datang, aparat berdiri tegak, pagar makin tinggi, senjata makin lengkap. Seakan rakyat adalah musuh yang mesti ditundukkan, padahal bukankah rakyatlah yang membayar setiap bata gedung itu, setiap kursi empuk yang diduduki?

Ada seorang mahasiswa yang menulis dengan spidol hitam di karton. “Kami hanya ingin didengar.” Kalimat sederhana, tapi entah mengapa tak pernah bisa dipahami dari balik tembok kokoh itu.

Dan di balik semua hiruk-pikuk, ada getir yang membekas. Bahwa demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah, kini terasa hambar. Bahwa kursi DPR yang katanya rumah rakyat, kini lebih mirip menara gading. Bahwa wakil rakyat sering lupa, mereka hanyalah wakil. Bukan penguasa.

Maka partai-partai pun mulai sibuk menarik kader, membersihkan citra, menambal reputasi. Tapi bagi rakyat, itu semua sudah terlambat. Mereka sudah kadung kecewa, kadung percaya bahwa suara hanyalah komoditas lima tahunan.

Di jalanan itu, di bawah terik matahari dan gas air mata, rakyat masih berdiri. Mereka bukan ingin menggulingkan, mereka hanya ingin diingat. Bahwa setiap kebijakan adalah soal hidup-mati, bukan sekadar angka di kertas.

Ada tangisan, ada darah, ada pelukan di antara sesama yang luka. Mereka sadar, mungkin hari ini lagi-lagi tak didengar. Tapi mereka tetap datang, karena kalau diam, luka itu akan membusuk.

Dan gedung itu masih berdiri, megah, dingin, membisu. Sementara di luar pagar, suara rakyat terus pecah, seperti doa yang terkatung-katung di langit kelabu.

Ada hari ketika jalanan penuh suara yang pecah seperti kaca dilemparkan ke lantai. Suara rakyat. Serak, parau, teriris. Mereka berdiri di depan pagar tinggi, gedung yang dulu dinamai “rumah rakyat, tapi kini terasa seperti benteng dingin yang melindungi kursi, bukan nurani”. DPR kembali didemo. Seakan ini sudah jadi ritus tahunan. Tapi bukan tanpa alasan. Rakyat datang karena janji yang pernah dilontarkan telah membusuk di udara, karena harapan yang dulu ditanam malah diinjak-injak oleh mereka yang mengaku “wakil”.

Di tengah kerumunan itu, ada seorang bapak tua. Tangannya gemetar memegang poster, “Anakku pulang tinggal nama, karena keputusan kalian.” Ia tak menjerit. Ia hanya berdiri, tubuhnya rapuh, matanya basah. Tangisnya tidak keras, tapi justru karena lirih, ia menusuk hati siapa pun yang melihat.

Di sampingnya, seorang ibu memeluk foto anaknya yang sudah tiada. Mahasiswa yang dulu percaya pada suara rakyat, kini hanya tergantung di dinding rumah. Ia berkata dengan suara parau,

DPR diguncang, bukan oleh batu atau bom, tapi oleh tangisan. Dan partai-partai mulai menarik kadernya dari kursi yang empuk itu. Ada yang dicabut mandatnya, ada yang ditarik pulang. Katanya demi meredam amarah rakyat, demi menyelamatkan nama baik. Tapi siapa yang mereka selamatkan? Nama partai, atau hati rakyat yang sudah lama retak?

Penarikan itu terasa seperti tambal sulam di kain yang robek parah. Seperti menutup luka bernanah dengan kain putih, padahal bau busuknya tetap menyebar. Rakyat sudah terlalu sering dikhianati untuk bisa percaya pada sekadar “penarikan kader.”

Rakyat bukan ingin menggulingkan. Mereka hanya ingin diingat. Bahwa setiap kebijakan bukan sekadar angka di kertas, tapi soal hidup-mati. Bahwa harga beras bukan statistik, melainkan isi piring anak-anak mereka. Bahwa korupsi bukan sekadar kasus, melainkan sebab dari lapar yang menggigil di banyak rumah.

Mereka berdiri di jalan, berteriak, menangis, merangkul satu sama lain dalam luka. Mereka tahu, mungkin lagi-lagi suara itu akan dibungkam, dihalau dengan gas air mata, dijawab dengan tameng baja. Tapi mereka tetap datang, sebab diam hanyalah membuat luka kian membusuk lebih dalam.

Dan gedung itu masih berdiri, megah, kokoh, tapi bisu. Pagar masih menjulang, seakan membentengi segelintir orang dari lautan luka di luar sana.

Di langit yang kelabu, suara rakyat terbang seperti doa yang tak pernah sampai. Mereka tahu, harapan mungkin tak dijawab hari ini. Tapi mereka juga tahu, mereka tak bisa berhenti mengetuk, meski pintu itu selalu terkunci.

Maka tangisan di depan DPR bukan sekadar protes. Ia adalah ratapan panjang bangsa yang merasa ditinggalkan. Ia adalah air mata yang jatuh bukan hanya karena kecewa, tapi karena cinta. Cinta pada negeri yang perlahan diperlakukan asing oleh anak-anaknya sendiri.

Dan di balik setiap teriakan, ada kalimat lirih yang seakan berbisik ke dalam hati kita semua. “Apakah wakil rakyat pernah benar-benar mengingat rakyat, atau hanya mengingat kursinya?”

Lucu, ya. Gedung yang megah itu katanya “rumah rakyat. Tapi kok setiap kali rakyat datang, pintunya dikunci rapat, pagarnya dipasang kawat berduri, aparatnya berjajar seperti siap perang. Seakan-akan rakyat bukan tuan rumah, melainkan maling yang ingin merampok kursi empuk mereka.

DPR didemo lagi. Ya, wajar. Kalau bayi menangis tiap lapar, itu manusiawi. Kalau rakyat berteriak tiap perut kosong, itu super manusiawi. Yang aneh justru para wakilnya, telinga mereka seolah hanya mendengar bunyi tepuk tangan partai dan bisikan penguasa.

Rakyat teriak soal harga bahan pokok, mereka rapat soal proyek yang bisa dibagi. Rakyat menjerit soal anak-anak putus sekolah, mereka sibuk debat siapa yang pantas menjadi ketua panitia. Ironis, bukan? Bangsa ini punya teater termegah, tapi lakonnya selalu sama. Komedi busuk dengan tiket termahal.

Dan ketika amarah rakyat tak terbendung, partai buru-buru menarik kadernya dari kursi DPR. Katanya demi meredam kemarahan publik. Katanya, demi menyelamatkan marwah partai. Oh, betapa mulianya. Padahal semua orang tahu, yang mereka selamatkan bukan marwah, tapi citra jelang pemilu. Kader ditarik bukan karena salah, tapi karena sudah terlalu kentara.

Rakyat dipaksa menonton sandiwara murahan. Kader ditarik, lalu partai pura-pura suci. Padahal besok lusa, wajah baru akan duduk di kursi yang sama, melanjutkan kebiasaan lama. Sama saja. Janji di awal manis seperti madu, di tengah basi seperti nasi semalam, dan di ujung pahit seperti kopi kurang gula.

Seorang bapak di depan pagar, tangannya gemetar menulis dengan spidol di karton, “ANAKKU MATI KARENA KEBAJIKANMU”. Tapi tulisan itu tidak pernah dibacakan di sidang paripurna. Yang dibacakan hanya usulan anggaran perjalanan dinas.

Ada seorang ibu berteriak, “Wakil rakyat? Rakyat yang mana? Aku ini rakyat juga, tapi suaraku tak pernah sampai telinga kalian!” Namun di gedung itu, yang terdengar hanyalah bunyi palu sidang, tanda sepakat dalam bisu yang menyakitkan.

Rakyat menangis di jalanan, tapi tangisan itu tidak pernah masuk risalah sidang. Yang masuk hanyalah catatan siapa hadir, siapa izin, siapa absen. Seolah air mata jutaan orang lebih tak berarti daripada tanda tangan absen seorang anggota.

Dan partai-partai itu? Mereka seperti dokter gadungan. Memberi obat penenang padahal penyakitnya sudah kanker stadium akhir. Menarik kader hanyalah kosmetik, bukan penyembuhan. Rakyat tahu itu. Tapi apa daya? Suara rakyat selalu lebih pelan daripada bisikan amplop di ruang lobi.

Kalau ditanya kenapa DPR selalu didemo, jawabannya sederhana. Karena rakyat masih punya harapan, walau kecil. Orang tak akan marah kalau sudah benar-benar putus asa. Demonstrasi adalah tanda cinta terakhir. Cinta yang kecewa, cinta yang patah hati, cinta yang terkhianati. Tapi cinta juga bisa mati. Dan ketika cinta rakyat mati, jangan salahkan bila pagar itu kelak tak cukup tinggi, aparat itu tak cukup banyak, dan kursi empuk itu tak cukup kokoh untuk menahan amarah yang meluap.

Untuk sementara, partai boleh menarik kadernya, boleh cuci tangan dengan sabun retorika. Tapi noda yang sudah menghitam di hati rakyat tak akan hilang. Tak akan pernah. Luka yang ditorehkan oleh janji-janji palsu itu terlalu dalam untuk bisa diseka oleh konferensi pers.

Lucu, ya. Gedung itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi setiap kali rakyat datang, mereka dihalau. Setiap kali rakyat bicara, mereka dibungkam. Setiap kali rakyat menangis, mereka menutup telinga. Jadi jangan salahkan rakyat bila suatu hari nanti mereka bertanya dengan suara getir.

“Kalian sebenarnya wakil rakyat, atau wakil kursi?”

*

Jakarta, 01 September 2025.