Mereka yang meninggal hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa,
dipukul, ditendang, dicaci. Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi
simbol betapa murah nyawa di negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak,
pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek online, semua lapisan rakyat ada di daftar
korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan negara tak pandang bulu, karena bagi
kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa wajah.
*
Sepuluh Nama,
Seribu Luka.
Ketika Negara
Berdiri di Atas Kuburan Rakyatnya
Oleh: Yoss Prabu
Pada akhir Agustus
2025, Indonesia menulis ulang bab paling kelam dalam buku panjang kekerasan
negara. Sepuluh nyawa melayang, ratusan patah tulang, ribuan luka, dan lebih
banyak lagi air mata yang tidak pernah masuk hitungan resmi. Negara sibuk
menghitung kerugian gedung yang terbakar, tapi tidak pernah mampu menghitung
berapa banyak hati yang hancur.
Andika, 16 tahun,
masih berseragam SMK ketika hidupnya diremukkan benda tumpul. Affan, pengemudi
ojek online, dilindas kendaraan rantis seolah nyawanya seharga ban cadangan. Di
Yogyakarta, Rheza, mahasiswa penuh mimpi, pulang dalam kondisi tubuh biru
lebam, wajahnya ditandai jejak sepatu aparat. Di Makassar, Rusdam alias Dandi,
tulang punggung keluarga, dipukuli sampai mati hanya karena dituduh intel. Dan
daftar itu terus berlanjut. Sepuluh nama, sepuluh cerita, sepuluh tragedi, yang
semuanya berakhir di liang kubur.
Negara menyebut mereka
“anarkis”, “makar”, bahkan “teroris”. Betapa murah label itu ditempelkan pada
tubuh yang sudah kaku. Betapa mahal harga sebuah pertanyaan sederhana, kenapa
rakyat yang bersuara selalu dibungkam dengan peluru, gas air mata, dan
pentungan? Presiden bahkan sempat berpidato dengan gagah: aparat harus “tegas.”
Tegas rupanya berarti menginjak kepala remaja, menembakkan gas air mata ke
dada, atau melindas dengan kendaraan taktis. Tegas rupanya sinonim dari bengis.
Mari kita berhitung.
Sepuluh korban jiwa. Tapi sesungguhnya, lebih dari sepuluh keluarga yang mati
perlahan. Seorang ibu kehilangan suara karena terlalu lama menangis di Makassar.
Seorang ayah masih menyimpan kunci motor anaknya yang tak akan pernah pulang di
Yogyakarta. Seorang istri kehilangan suami yang melompat dari lantai empat
gedung terbakar di Makassar. Anak-anak yang seharusnya masih bisa bercanda
dengan bapaknya kini hanya bisa berbicara pada batu nisan. Tragedi ini bukan
sekadar angka. Ia adalah potongan daging yang dicabik dari tubuh bangsa
sendiri.
Ironinya? Uang
triliunan rupiah justru digelontorkan untuk membeli peluru karet, gas air mata,
dan drone pelontar, bukan untuk pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan.
Seolah rakyat hanya layak diatur, dipukul, dan ditakuti. Seolah demokrasi
hanyalah panggung sandiwara di mana aparat jadi pemeran utama, dan rakyat
hanyalah figuran yang bisa mati kapan saja.
Komnas HAM berteriak.
PBHI berteriak. Amnesty International berteriak. Tapi suara mereka tenggelam
oleh sirene, ledakan gas air mata, dan perintah “tindak tegas.” Bahkan dunia
internasional ikut bersuara, meminta penyelidikan independen. Namun di negeri
ini, keadilan seringkali hanyalah kata yang dipajang di baliho, bukan yang
hidup di pengadilan.
Mereka yang meninggal
hanyalah sepuluh nama dari ribuan yang disiksa, dipukul, ditendang, dicaci.
Sepuluh tubuh yang sudah terbujur itu kini menjadi simbol betapa murah nyawa di
negeri sendiri. Anak sekolah, tukang becak, pegawai kecamatan, mahasiswa, ojek
online, semua lapisan rakyat ada di daftar korban. Sebuah potret sempurna. Kekerasan
negara tak pandang bulu, karena bagi kekuasaan, rakyat hanyalah kerumunan tanpa
wajah.
Dan kita? Kita hanya
bisa membaca berita, menunduk, menelan pil pahit yang sama. Kita tahu suatu
hari nanti mungkin nama lain akan ditambahkan ke daftar. Sebab di negeri ini,
darah rakyat hanyalah catatan kaki dalam sejarah yang ditulis dengan tinta
polisi.
Sepuluh korban jiwa
itu kini jadi monumen diam. Bukan di pusat kota, bukan di depan gedung DPR,
tapi di hati setiap orang yang masih percaya bahwa manusia semestinya lebih
berharga dari kursi empuk dewan. Mereka pergi tanpa keadilan, tapi meninggalkan
luka yang seharusnya jadi cambuk. Bahwa, negara tak boleh lagi berdiri di atas
kuburan rakyatnya sendiri.
Apakah mereka akan
diusut tuntas? Atau akan dilupakan seperti korban-korban sebelumnya? Kita semua
tahu jawabannya. Dan mungkin itulah yang paling tragis. Di negeri yang katanya
demokratis, bahkan kematian rakyat pun hanya jadi angka dalam laporan resmi.
Diolah dari berbagai sumber:
- https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan komentar. Berupa saran, kesan dan kritik membangun.