Bangkit, Tapi Ke Mana?

 

Hanya ilustrasi. (Gambar: AI). 

Bulan Kebangkitan Nasional, seharusnya jadi momentum merenung. Kita ini sebenarnya sudah bangkit atau baru bangun kesiangan? Karena kalau dilihat dari kualitas bangkitnya, bangsa ini lebih mirip orang yang bangun tidur karena kaget ingat utang telah jatuh tempo. Lalu buru-buru sikat gigi dengan pasta gigi utang luar negeri dan sarapan dengan nasi logistik bansos.

*

Bangkit, Tapi Ke Mana?

Oleh: Yoss Prabu

 

Dua puluh sekian tahun setelah Reformasi, kita masih ribut soal nasi. Bukan nasi goreng seafood level pedas setan atau nasi Padang ekstra rendang, tapi nasi yang tak kunjung beras. Nasi yang tak bisa dibeli karena minyak gorengnya duluan hilang, kemudian subsidi pupuknya disulap jadi proyek, dan terakhir, harga berasnya bikin kantong jantungan.

Di bulan yang katanya bulan Kebangkitan Nasional, kita justru lebih sering pingsan karena lapar, atau karena terlalu kenyang oleh janji-janji.

Reformasi, kata orang, adalah titik balik. Titik terang setelah gelap gulita selama Orde Baru. Tapi sayangnya, terang itu seperti lampu taman kota, menyala-mati tergantung siapa yang punya akses ke saklar.

Kita memang bebas berbicara, bebas protes, bebas nyinyir di medsos, tapi kadang lupa kalau kebebasan itu tak disertai tanggung jawab adalah kedunguan berjamaah. Dan di negeri ini, kedunguan sering kali lebih laku ketimbang kebenaran itu sendiri. Yang waras disuruh minggir, yang kritis dituduh makar, yang lapar disuruh sabar, dan yang kenyang terus-terusan pidato tentang kesabaran.

Lucu, memang. Bangsa ini seperti orang yang baru saja sembuh dari flu berat tapi langsung daftar lari maraton. Nafas belum pulih, stamina belum ada, tapi sudah ingin jadi negara maju.

Pagi bicara transformasi digital, siangnya antre BLT. Sore hari pidato tentang kemandirian pangan, malamnya, nulis status di medsos soal gagal panen dan impor beras.

Ironi sudah menjadi menu harian, dan kita mengunyahnya tanpa garam, karena garam juga mahal. Lebih sering langsung ditelan tanpa dikunyah.

Reformasi dan repot nasi, dua wajah dari satu koin yang dilempar entah oleh siapa. Reformasi mengajarkan kita bahwa rakyat adalah tuan, tapi repot nasi membisikkan bahwa rakyat tetap budak pasar. Harga naik, subsidi dicabut, dan semua dibungkus dengan istilah keren seperti “efisiensi fiskal” atau “kebijakan penyesuaian”. Padahal, dalam bahasa rakyat, artinya cuma satu, lu tahan lapar, gue tetap dapat jatah.

Bulan Kebangkitan Nasional, seharusnya jadi momentum merenung. Kita ini sebenarnya sudah bangkit atau baru bangun kesiangan? Karena kalau dilihat dari kualitas bangkitnya, bangsa ini lebih mirip orang yang bangun tidur karena kaget ingat utang telah jatuh tempo. Lalu buru-buru sikat gigi dengan pasta gigi utang luar negeri dan sarapan dengan nasi logistik bansos.

Bangkit itu harusnya bukan cuma soal berdiri, tapi tahu ke mana akan melangkah. Masalahnya, kita terlalu sering bangkit tanpa arah. Seperti zombie di film-film horor, berkeliaran sambil mengerang, menggigit apa saja yang bisa digigit. Terutama subsidi dan idealisme.

Pertanyaannya sederhana. Biar pun terdengar sok. Ke mana bangsa ini akan berjalan? Waduh!

Mungkin ke pusat perbelanjaan, karena diskon cuci gudang selalu lebih menggiurkan daripada nilai kebangsaan itu sendiri. Atau ke TPS, tempat di mana kita disuruh memilih antara dua versi masa lalu, yang dimodifikasi jadi masa depan palsu. Atau jangan-jangan kita hanya berjalan di tempat, tapi dilengkapi efek suara marching band. Biar kelihatan heroik?

Kebangkitan Nasional seolah jadi upacara tahunan di mana para elite mengenakan batik, menyisipkan kata “nasionalisme” dalam pidato, lalu kembali ke ruangan ber-AC untuk melanjutkan rapat tentang siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan berikutnya. Sementara rakyat? Tetap bergumul dengan harga beras, ojek online, dan sinetron yang rating-nya tinggi karena realita terlalu muram untuk ditonton tanpa tisu.

Reformasi adalah anak kandung dari amarah kolektif. Tapi seperti banyak anak yang lahir dari trauma, ia tumbuh dengan luka. Bingung siapa bapaknya, dan sering dimarahi karena dianggap gagal. Padahal, yang gagal bukan anaknya, tapi lingkungan yang tidak memberi ruang bagi pertumbuhan. Lihatlah parlemen, dulu dikecam karena terlalu pro-pemerintah, sekarang dikecam karena terlalu sibuk selfie dan liburan. Atau tidur saat sidang.

Kita punya kebebasan pers, tapi media besar lebih sibuk mengejar klik daripada kebenaran. Kita punya pemilu bebas, tapi hasilnya seringkali seperti sinetron TV swasta, plot-nya gampang ditebak. Tokohnya itu-itu saja, dan ending-nya bikin frustasi. Kita punya ribuan regulasi, tapi hukum tetap lentur seperti tali kolor yang longgar, bisa ditarik sesuai siapa yang pegang ujungnya.

Repot nasi, ironisnya, lebih menyentuh rakyat daripada wacana reformasi. Karena lapar itu konkret. Karena gas 3 kilo itu bisa habis sebelum janji politik ditepati. Karena pendidikan itu mahal dan kesehatan itu ruwet. Maka jangan heran kalau rakyat lebih peka pada diskon di mall daripada debat capres. Karena yang satu menyelamatkan dompet – jangan bicara tentang nomor rekening – yang lain cuma memperpanjang putaran wacana.

Tapi apakah semuanya itu suram? Tidak juga. Masih ada guru yang mengajar dengan gaji pas-pasan tapi semangat luar biasa. Masih ada petani yang menanam tanpa subsidi tapi tetap tersenyum. Masih ada seniman, mahasiswa, tukang ojek, ibu warteg, tukang gorengan, yang semua menyimpan bara kecil harapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bara yang tak kunjung padam meski angin politik terus bertiup tak tentu arah.

Mereka ini pahlawan reformasi yang sebenarnya. Bukan yang duduk di rapat, tapi yang berdiri di antrean minyak goreng. Bukan yang pidato, tapi yang diam-diam menolong tetangga tanpa konten. Mereka yang tahu bahwa kebangkitan tidak perlu panggung besar, cukup hati yang tetap nyala meski listrik sering mati.

Jadi ke mana bangsa ini akan berjalan?

Itu tergantung siapa yang kita izinkan untuk membawa peta. Kalau masih yang sama, yang dulu mengkhianati janji, menyulap reformasi jadi proyek, menjadikan nasi sebagai alat politik, maka kita akan berputar-putar di labirin kebodohan yang sama. Tapi jika kita berani berpikir, memilih, dan bertindak di luar naskah lama, maka arah baru bisa terbuka.

Reformasi belum mati. Ia cuma diculik oleh mereka yang paling vokal meneriakkan namanya. Dan repot nasi, meski menyakitkan, bisa jadi alarm untuk membangunkan kita dari mimpi demokrasi yang palsu.

Bangsa ini bisa berjalan, asal kita tahu bahwa kebangkitan tidak datang dari atas, tapi dari bawah. Dari meja makan yang kosong. Dari ruang kelas yang pengap. Dari hati yang terus bertanya, apakah kita hanya lahir untuk bertahan hidup, atau untuk mengubah nasib bersama?

Jawabannya ada di diri masing-masing. Di balik sepiring nasi – hanya nasi, tanpa lauk – yang mulai dingin, dan dalam suara-suara kecil yang tak mau diam lagi.

Lalu ke mana bangsa ini akan berjalan?

Sering muak juga, kalau ada yang terlalu bangga mengatakan, “Reformasi sudah berjalan.” Padahal, kita tak sadar bahwa yang berjalan mungkin cuma para elite di karpet merah, bukan gagasan-gagasan besar yang dulu diperjuangkan di jalanan. Mereka yang dulu berani berteriak “Turunkan Soeharto!” Kini lebih berani menekan tombol mute ketika melihat kemiskinan terpampang nyata di depan mata.

Reformasi itu, idealnya seperti nasi yang baru matang. Hangat, masih berasap,  mengenyangkan, dan merakyat. Tapi mengandung glukosa tinggi yang dapat memicu guka darah naik. Apa daya, yang kita dapat seringkali adalah nasi sisa, basi, dan dibungkus dengan plastik pidato tentang pertumbuhan ekonomi. Padahal, rakyat miskin tak butuh teori ekonomi, cukup warteg yang anteng, tanpa menaikkan harga.

Sementara pejabat butuh segalanya, data, grafik, PR consultant, bahkan nasi kotak saat rapat tentang kelaparan rakyat.

Ada ironi yang mengendap di setiap sudut negeri ini. Para elite politik menyebut negeri ini sebagai bangsa yang besar – yang katanya beradab, religius, dan ramah – tapi masih tega membiarkan anak-anak gizi buruk tumbuh di tengah baliho pencitraan. Makan bergizi graits. Kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional dengan upacara di lapangan luas, sementara sebagian rakyat bangkit dari tidur bukan karena semangat, tapi karena lapar yang tak bisa ditunda.

Apakah ini yang dimaksud dengan “Indonesia Maju?” Kalau ya, maka mungkin definisi kemajuan itu sudah direvisi oleh mereka yang tak pernah mengantre minyak goreng atau merasa sesak di dalam angkot.

Reformasi telah melahirkan kebebasan, tapi kebebasan tanpa pemerataan hanya akan menghasilkan dua hal, frustrasi dan stand up comedy. Dan kita tahu, di negeri ini, komedi sudah jadi bagian dari kehidupan dan berita utama.

Kebangkitan Nasional selalu dipentaskan ulang setiap Mei dengan narasi bak sinetron. Rakyat bersatu, penjajahan ditolak, masa depan dijanjikan. Tapi siapa yang menulis naskahnya? Siapa yang dapat peran utama dan siapa yang cuma jadi figuran?

Setelah Reformasi, kita punya banyak saluran politik. Tapi yang mengalir tetap air kotor dari comberan ambisi. Partai-partai bermekaran seperti jamur setelah hujan, tapi jamur yang tumbuh bukan untuk dikonsumsi rakyat, melainkan untuk disantap para elite yang tengah lapar kekuasaan. Setelah lelah berpidato. Pidato gombal. Demokrasi kita seperti pasar malam, ramai, gemerlap, tapi isinya permainan tipu-tipu. Yang menang bukan yang jujur, tapi yang lihai menyembunyikan niat busuk di balik senyum palsu.

Kita begitu terobsesi pada pemilihan umum, tapi lupa bahwa esensi demokrasi bukan hanya memilih, melainkan juga menjaga agar yang dipilih tidak berubah jadi monster. Kita memuja debat capres, tapi lupa bahwa debat itu sering lebih mirip audisi stand up comedy daripada adu gagasan. Kita menyuruh rakyat pintar memilih, padahal kita sendiri membiarkan informasi dibajak oleh influencer, bukan intelektual.

Dan ketika rakyat lelah, bingung, dan marah, maka muncul mantra sakti, “Sabar, semua butuh proses.”

Sabar? Sabar sudah jadi kata paling laris di negeri ini. Bahkan lebih laris dari beras. Tapi sabar yang dimaksud seringkali adalah bentuk pengalihan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, rakyat disuruh sabar. Ketika jalanan rusak, rakyat diminta sabar. Ketika korupsi merajalela, rakyat diajak sabar. Karena katanya, yang penting ekonomi makro stabil. Padahal rakyat tak pernah makan ekonomi makro. Mereka makan nasi. Dan kadang, cuma makan gorengan. Plus, lontong isi oncom.

Cobalah sesekali nongkrong di warung kopi sederhana, bukan di kafe fancy tempat elite berkongsi. Di sana, kita akan tahu arah bangsa ini sebenarnya. Bukan dari headline koran, tapi dari curhatan orang yang kehilangan pekerjaan. Keluh dari para pedagang kecil yang kehabisan modal. Bukan dari riset lembaga survei, tapi dari ibu-ibu yang kesulitan beli minyak dan popok anak.

“Reformasi? Itu kan zaman kita masih muda, Mas. Sekarang mah... hidup aja susah.” Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi isinya menggugat seluruh narasi besar.

Kebangkitan Nasional bukanlah seremoni, tapi soal bagaimana rakyat bisa bangkit dari impitan hidup. Kalau rakyat tak bisa beli nasi, maka tak usah bicara reformasi. Karena tanpa keadilan ekonomi, semua kebebasan adalah setengah hati. Pun setengah mati.

Di warung, kita bisa melihat bagaimana bangsa ini berjalan, bukan lurus ke depan, tapi berputar di jalan yang sama, tersandung masalah lama yang diberi nama baru. Korupsi berganti baju jadi “maladministrasi”. Penggusuran diberi label “penataan kawasan”. Kenaikan harga disebut “penyesuaian pasar”.

Semuanya terdengar indah, sampai kita sadar bahwa bahasa-bahasa itu hanya kamuflase dari ketidakadilan struktural yang dilestarikan.

Ke mana bangsa ini akan berjalan?

Jawaban klisenya, menuju Indonesia Emas 2045. Tapi apakah emas itu untuk semua, atau hanya untuk mereka yang punya tambang?

Bangsa ini bisa maju, tapi bukan karena pidato atau proyek. Bangsa ini akan berjalan benar kalau kita berani jujur. Bahwa reformasi belum selesai, dan repot nasi bukan sekadar urusan dapur, tapi cermin dari ketimpangan sosial yang nyata. Kalau anak petani dan anak pemulung tetap susah sekolah, kalau pemilu hanya untuk elite, maka kita tidak sedang bangkit. Tapi sedang disuruh pura-pura bangkit.

Nasionalisme bukan soal bendera dan lagu kebangsaan, tapi soal berani menatap realitas dan memperbaikinya. Berani mengatakan, “Yang salah, tetap salah. Yang lapar, harus diberi makan. Yang tertindas, harus dibela. Dan yang mengkhianati reformasi, tak boleh dipilih lagi meski senyumnya manis.” Kelewat manis, malah.

Bangsa ini bisa berjalan ke arah yang benar jika kita, rakyatnya, berhenti jadi penonton dan mulai jadi aktor perubahan. Kita butuh lebih banyak guru yang mengajar bukan karena gaji, tapi karena cinta pada pengetahuan. Kita butuh lebih banyak petani yang tidak ditinggalkan oleh kebijakan. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya bisa bicara, tapi juga berani mendengar. Meski dibilang planga-plongo ketika banyak mendengar saat rapat.

Reformasi bukan dongeng. Ia adalah luka yang masih terbuka. Tapi dari luka itu, bisa tumbuh harapan, asal kita tak lagi mendiamkannya dengan sabar palsu. Dan repot nasi bukan aib, tapi alarm. Alarm bahwa kebangkitan bukan seremoni, tapi perjuangan agar semua bisa makan dengan layak, hidup dengan bermartabat, dan tidak mati saat antre bansos.

Ke mana bangsa ini akan berjalan?

Semoga ke arah kejujuran, keberanian, dan secangkir kopi yang diminum bersama dalam meja keadilan, bukan meja rapat elite yang gemar mengatur takdir rakyat dari balik jendela kedap suara.

*

Jakarta, 20 Mei 2025